BERANDA|HOME
Thursday May 24, 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mengembangkan 100 smart city secara bertahap. Dalam dua tahun terakhir ini, sudah 75 kabupaten/kota yang telah menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan sistem kota cerdas ini.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, pengembangan smart city tak bisa hanya berorientasi pada penguatan terhadap sistem teknologi informasi.

Penyederhanaan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat juga termasuk ke dalam aspek smart city.

"Smart city bukan sekadar membeli komputer dan membeli server, tetapi bagaimana melayani masyarakat agar menjadi lebih baik," kata Rudiantara saat kegiatan penandatanganan nota kesepahaman 50 kabupaten/kota menuju Gerakan 100 Smart City di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Sebagai contoh, dalam waktu dekat Kemenkominfo akan menghapus sekitar 40 peraturan menteri yang berkaitan dengan izin bisnis telekomunikasi.

Tujuannya untuk menyederhanakan proses perizinan, sehingga perizinan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ia menargetkan, proses perizinan itu dapat selesai dalam satu hari setelah diajukan.

"Kalau aplikasinya disampaikan sebelum jam 12 siang, hari itu juga sudah harus keluar izinnya. Kalau setelah jam 12 siang, paling lama besok sudah harus keluar," tutur Rudiantara.

Dengan pengembangan yang berorientasi kepentingan masyarakat, sebenarnya tak hanya masyarakat yang akan diuntungkan tetapi juga pemda selaku penyelenggara pemerintahan.

Misalnya, dengan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, hal ini bisa meningkatkan branding kabupaten/kota kepada investor untuk menanamkan modal. Dampak lainnya, infrastruktur pun bisa dikembangkan seiring dengan meningkatnya investasi.

"Terus juga bisa mengundang turis karena fasilitasnya yang sudah lengkap, sehingga bisa meningkatkan PAD," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

Master plan

Presiden Direktur PT Lintasarta Arya Damar mengatakan, dalam mengembangkan smart city, pemerintah daerah harus memiliki master plan yang jelas.

Penyusunan master plan harus terintegrasi, tak hanya antar kabupaten/kota tetapi juga pemerintah provinsi bahkan hingga tingkat nasional.

Ia mengingatkan, pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan master plan ini. Pasalnya, end user dari kebijakan yang telah disusun di dalam master plan adalah masyarakat.

"Setelah itu harus punya infrastruktur. Ini yang sering dilupakan, seolah smart city itu hanya perlu aplikasi," kata Arya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus memiliki key performance indicator (KPI) untuk setiap master plan yang direncanakan.

"Jangan sampai punya smart city, tapi hanya 5-10 persen yang memanfaatkan," kata dia.

Salah satu bentuk smart city yang cukup berorientasi bagi masyarakat yaitu pengembangan sistem kedaruratan daerah.

Dalam beberapa kasus, masyarakat sering bingung untuk membuat laporan bila mendapati adanya kondisi darurat di wilayahnya.

"Dengan layanan emgergency call, seperti 112, ini akan mengintegrasikan seluruh call center untuk kegiatan kegawatdaruratan. Ini merupakan rencana besar Kemenkominfo supaya masyarakat dimudahkan," kata Direktur Enterprise PT Jasnita Telekomindo Welly Kosasih.

Beberapa waktu lalu, Jasnita telah bekerja sama dengan Pemkot Semarang dan Manado dalam pengembangan sistem kegawatdaruratan ini.

Tak hanya memudahkan masyarakat, integrasi sistem ini rupanya dipandang positif oleh sebagian besar turis yang bertandang di kedua wilayah itu.

Pasalnya, mereka merasa lebih aman bila sewaktu-waktu ada peristiwa darurat yang menimpa mereka.

"112 ini juga menjadi standar internasional. Bahkan itu bisa di-call dalam kondisi handphone tanpa sinyal dan bahkan tanpa simcard sekalipun. Kami mendapatkan informasi, emergency call ini bisa meningkatkan indeks pariwisata suatu daerah," tuntasnya.

Sumber: kompas.com

Berita & Artikel Kota Inklusif

AGENDA

Indonesia City Expo 2018 - Kota Tarakan, 24-28 Juli 2018

ice 2018 square


 

 

Best Practice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Counter

Flag Counter

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

Twitter @apeksiorid

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Mitra | Partners

cim  giz  iclei  icma  mercycorps indonesia  uclg-ascpa  unesco yipd  citiasia  tau  u pertamina  posindonesia

Direktorat | Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2000-2018 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia