Rapat Kerja Nasional | National Meeting
Wednesday December 12, 2018

Dokumen Undangan Rakernas XIII APEKSI 2018, Kerangka Acuan/TOR, Jadwal dan konfirmasi kehadiran peserta dapat diunduh/download di Library. Pendaftaran peserta Rakernas XIII APEKSI 2018 dapat dilakukan melalui Pendaftaran Online.

JAKARTA. Selasa,10 Oktober 2017 diselenggarakan Rapat Dewan Pegurus APEKSI dengan agenda, antara lain: Pengisian Pengurus, Rencana Kegiatan dan Menerima Audiensi.

rdp 10102017 1

Rapat dipimpin Ketua Dewan Pengurus, Walikota Tangerang Selatan dan dihadiri Wakil Ketua: Walikota Medan, Walikota Balikpapan, Walikota Jambi dan Walikota Sukabumi, Pengawas: Walikota Bogor, Walikota Binjai dan Walikota Malang serta Sekda Kota Tarakan untuk melaporkan kesiapan Kota Tarakan dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dan Indonesia City Expo 2018.

rdp 10102017 2

PersiapanRakernasTarakan

TARAKAN. Pagi ini diselenggarakan Rapat Persiapan Rakernas XIII APEKSI 2018 dan Indonesia City Expo 2018 yang ke-16 di Kantor Walikota Tarakan.

Penyelenggaraan Rakernas dan ICE 2018 merupakan hasil Rakernas XII APEKSI 2017 di Kota Malang.

Rapat dipimpin langsung Walikota Tarakan dan dihadiri Jajaran Direktorat APEKSI, Event Organizer PT Antheus dan Staf/SKPD Kota Tarakan. Rencananya setelah rapat akan mengunjungi lokasi rapat kerja, penanaman pohon khas daerah, pawai budaya dan expo.

Dalam rangka untuk menjamin tercapainya target pembangunan nasional dan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang adil terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat bekerja dengan tenang dan nyaman.
Maka untuk mencermati praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dan luasnya dampak yang ditimbulkan paska dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah juncto UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
Rapat Kerja Nasional XII Apeksi memberikan rekemondasi sebagai berikut:

A. REKOMENDASI UNTUK ISU-ISU PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

  1. Mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Mou atau SKB antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan Tentang Mekanisme Koordinasi dan Kerjasama antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
  2. Penegakan Hukum harus memberikan akses yang seluas-luasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat atau aparatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan atas azas keadilan serta tidak didasarkan pada motivasi untuk tebang pilih perkara;
  3. Bahwa ketentuan perlindungan hukum untuk pejabat pemerintah di daerah dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah belum banyak dipahami, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara massif;
  4. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peraturan di bidang perlindungan hukum penyelenggara pemerintah daerah antar institusi negara, baik penegak hukum maupun pengawas keuangan negara dan daerah.

B. REKOMENDASI UNTUK ISU-ISU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berita & Artikel Kota Inklusif

Agenda | Events

DIGITECH INDONESIA Digital Transformation dan Industries 4.0 https://www.digitech.id/register

digitech2018

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Mitra | Partners

cim  giz  iclei  icma  mercycorps indonesia  uclg-ascpa  unesco yipd  citiasia  tau  u pertamina  posindonesia

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2000-2018 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

 

We have 406 guests and no members online