Sejarah | History
Wednesday December 12, 2018

Sejalan dengan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, anggota Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) menyelenggarakan Pertemuan Nasional Walikota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 24 Mei 2000 dan sepakat untuk membubarkan BKS-AKSI.

Pada tanggal 25 Mei 2000, Pertemuan Nasional Walikota Seluruh Indonesia di Jakarta membentuk "Panitia Kerja Walikota" untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang pembentukan "Asosiasi kota-kota" yang akhirnya diberi nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) atau Association of Indonesia Municipalities (AIM). Apeksi adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. Selain tujuan di atas, Apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Panitia ini mengadakan rapat secara formal pada tanggal 13-14 Juni 2000 dan menyusun proposal yang diserahkan pada pertemuan para walikota yang telah diselenggarakan pada akhir Juni 2000.

Musyawarah Nasional (Munas) I Apeksi, tanggal 22-23 Juni 2000 di Surabaya, merampungkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apeksi. Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif pun dipilih. Walikota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk di DPOD. Munas juga menyepakati beberapa hal, termasuk di dalamnya besaran iuran dan Program Kerja Apeksi Tahun 2000-2004.

Sejalan dengan perjalanan waktu, Apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah jumlah kota anggota dan kepengurusan. Saat ini Apeksi beranggotakan 98 pemerintah kota. Selain itu, melalui Munas ke II di Kota Surabaya menetapkan Walikota Tarakan, dr. H. Jusuf Serang Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008. Kemudian Munas III Apeksi pada tanggal 22-24 Juli 2008 di Kota Surakarta telah memutuskan terbentuknya Susunan Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012. Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh Walikota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Selanjutnya Munas IV pada tanggal 30 Mei - 02 Juni 2012 di Kota Manado mengukuhkan Walikota Manado, Dr. G.S. Vicky Lumentut, DEA sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-2016. Munas V APEKSI tanggal 26-28 Juli 2016 di Kota Jambi mengukuhkan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2016-2020.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota anggota. Kota-kota kini memiliki kesempatan untuk mengawali pembentukan Asosiasi di tingkat nasional yang benar-benar demokratis otonom. Organisasi Apeksi dari sejak dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota (anggota). Dalam rangka membantu maksud tersebut, bentuk organisasi dan gagasan mengenai peran dan lingkup kegiatan-kegiatan yang mungkin diemban Apeksi dapat pula disusun berdasarkan pengalaman Asosiasi Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk dan terbukti sukses di tingkat internasional. sejarah


In line with the new policy on regional autonomy, members of Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) or Indonesia Inter City Cooperation Agency held a National Meeting/Summit of Mayors all over Indonesia in Jakarta, on May 24, 2000 and agreed to dissolve the BKS-AKSI.

On May 25, 2000, the National Meeting of Mayors all over Indonesia in Jakarta formed a "Working Committee of the Mayor" to consider and make recommendations on the establishment of the "Association of the cities" which eventually was named the Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indoensia (APEKSI) or Association of Indonesia Municipalities (AIM). APEKSI is a container that is formed by the City Government which aims to help its members to expedite the implementation of regional autonomy and create a climate that is conducive to cooperation among the regional governments. In addition to the above objectives, APEKSI also aims to promote the interests of members of the Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DOPD) or Regional Autonomy Advisory Council immortalized in order to accelerate the increase in the welfare of society through democracy, participation, justice, and equality that takes into account the potential and diversity of the regions. This committee held a formal meeting on 13-14 June 2000 and the proposal submitted at a meeting of the mayors who have been held in late June 2000.

Musyawarah Nasional (Munas) or National Summit I APEKSI, on 22-23 June 2000 in Surabaya, finalize and approve the Statutes and Bylaws APEKSI. Board and Executive Director was selected. Surabaya Mayor H. Sunarto Sumoprawiro elected as Chairman of the Board and a representative of APEKSI Local Government Association who sits on DPOD. National Summit also agreed on several things, including the amounts of fees and APEKSI Work Program 2000-2004.

Along with the passage of time, APEKSI undergone several changes, among them the number of member cities and stewardship. Currently APEKSI consists of 98 municipalities. In addition, through the Munas II in Surabaya set Tarakan Mayor, dr. H. Jusuf Serang Kasim as Chairman of the Board of APEKSI 2004-2008. Then APEKSI Munas III on 22-24 July 2008 in Surakarta has decided the formation of Composition of Board of APEKSI period 2008-2012. Chairman of the Board of APEKSI the 2008-2012 period held by the Mayor of Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Furthermore Munas IV on May 30 - June 2, 2012 in Manado City Manado confirmed Mayor, Dr. G.S. Vicky Lumentut, DEA as Chairman of the Board of APEKSI the period 2012-2016. APEKSI Munas V 26-28 July 2016 in the city of Jambi solidified South Tangerang Mayor Airin Rachmi Diany, SH., MH. as Chairman of the Board APEKSI period 2016-2020.

Since inception in 2000, APEKSI has taken a major role in helping the city members. Cities now have the opportunity to initiate the formation of the Association at the national level that is truly democratic autonomy. APEKSI organization of early designed to meet the needs of that actually required the cities (members). In order to assist this purpose, organizational forms and ideas about the role and scope of activities that may be carried APEKSI can also be arranged by the Local Government Association experience already established and proven success at international level.

Berita & Artikel Kota Inklusif

Agenda | Events

DIGITECH INDONESIA Digital Transformation dan Industries 4.0 https://www.digitech.id/register

digitech2018

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Mitra | Partners

cim  giz  iclei  icma  mercycorps indonesia  uclg-ascpa  unesco yipd  citiasia  tau  u pertamina  posindonesia

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2000-2018 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

 

We have 296 guests and no members online