Berita & Artikel | News & Articles
Saturday February 16, 2019

menuju kota inklusif

Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani mencanangkan Kota Banjabaru, Kalimantan Selatan, sebagai Kota Inklusi. Kota Inklusi adalah kota yang menghargai adanya perbedaan dan menerima keberagaman. Pencanangan Banjarbaru sebagai Kota Inklusi diluncurkan saat Peringatan Hari Anak Nasional di Kota Banjarbaru.

Inklusi merupakan sebuah konsep pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka. Nantinya, pemerintah mengajak masuk dan mengikutsertakan semua masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Pencanangan Kota Banjarbaru sebagai kota inklusi harus disertai dengan partisipasi aktif dari semua pihak dan berbagai sektor mulai dari politik, sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia, bahkan juga pendidikan seharusnya dapat mengakomodasi kebutuhan difabel sehingga Kota Inklusi yang ramah bagi difabel dapat benar-benar dirasakan oleh semua pihak.

Menurut Nadjmi, mewujudkan Kota Inklusi memerlukan pemahaman dan partisipasi aktif dari semua pihak dan berbagai sektor. Masyarakat harus saling bertanggung jawab untuk menyediakan kemudahan berupa bantuan layanan dan sarana. Nantinya, kebutuhan masyrakat dapat terpenuhi sehingga dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya.

Sumber: otonomi.co.id

Kolaborasi UNESCO dengan APEKSI memfasilitasi pertukaran ide para stakeholder perkotaan untuk membangun kota inklusif di Indonesia. Masih perlu waktu untuk mewujudkannya. Untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui pembentukan kebijakan-kebijakan inklusif di level lokal maupun nasional, UNESCO bekerja sama dengan APEKSI berniat membentuk Kelompok Kerja yang bertugas memfasilitasi upaya-upaya membangun kota-kota inklusif. Pertemuan Konsultasi Pertama Mengenai Rencana Pembentukan Kelompok Kerja untuk Kota Inklusif dilaksanakan pada 30 Maret 2017 di JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta. Pertemuan ini diikuti oleh Programme Specialist, SHS Unit UNESCO Irakli Khodeli, Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Kementerian Sosial Kanya Eka Santi, dan jaringan kota-kota inklusif.

Tujuan rencana pembentukan Kelompok Kerja ini adalah untuk mendorong keberlanjutan kegiatan dan program jaringan ini, sehingga anggota jaringan kota inklusif dapat mendiskusikan serta memberikan saran dan ide mengenai keberlanjutan kegiatan jaringan ini. UNESCO sendiri saat ini tengah mengimplementasikan proyek bertema “Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”.

Proyek ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui pembentukan kebijakan-kebijakan inklusif di level lokal maupun nasional. Kegiatan ini menjadi media bagi para walikota dan pembuat kebijakan untuk bertukar ide, inovasi dan pengalaman pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan yang inklusif di tingkat lokal. Jaringan walikota Indonesia yang telah berkomitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di delapan kota, yaitu Ambon, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Metro, Mojokerto, Padang, dan Yogyakarta.

Menurut keterangan Kementerian Sosial Republik Indonesia, provinsi yang telah memiliki perda kota inklusif diawali oleh Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010, Yogyakarta tahun 2012, dan menyusul pada tahun 2013-2015 beberapa provinsi, di antaranya Provinsi Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi.

Saat ini berbagai upaya dilakukan untuk mendorong penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indikator terwujudnya kota inklusif ada tiga, lingkungan fisik yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas (bagaimana srtruktur dan infrastruktur), lingkungan sosial politik masyarakat positif terhadap penyandang disabilitas, dan keterjangkauan finansial bagi pemerintah dan swasta dari sisi akses jarak, layanan, konsistensi, dan keberlanjutan. Kolaborasi antara UNESCO, ILO, WHO, APEKSI, dan Kemensos ini adalah untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan kota-kota inklusif di Indonesia. Adapun, rancangan peraturan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016 ada 16 Perpu dan 7 Peraturan Pemerintah, di antaranya mengatur tentang perencanaan pemenuhan hak-hak disabilitas, peradilan, pendidikan, pelayanan publik, dan konsesi. Selain Perpu, ada dua Peraturan Presiden untuk komisi penyandang disabilitas, satu Peraturan Menteri sosial tentang kartu penyandang disabilitas, dan Peraturan Pemerintah untuk Komisi Nasional Disabilitas.

Dalam pertemuan tersebut, diperkenalkan juga beberapa komitmen agar terbentuknya Kelompok Kerja Kota Inklusif yang membahas aturan, tujuan, keanggotaan, kepengurusan, tugas, dan fungsi pengurus. Ada juga tentang piagam jaringan walikota Indonesia menuju kota inklusif yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kegiatan ini sebagai embrio pembentukan Kelompok Kerja Kota Inklusif dengan harapan dapat memberikan komitmen terwujudnya kota-kota inklusif di Indonesia.

Unduh/download Sambutan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos di E-Library.

pokja kotainklusif

The UNESCO collaboration with APEKSI facilitates the exchange of ideas of urban stakeholders to build an inclusive city in Indonesia. It still takes time to make it happen. To support the Indonesian government's efforts to fulfill the rights of Persons with Disabilities through the establishment of inclusive policies at the local and national levels, UNESCO is working with APEKSI to form a Working Group on duty to facilitate efforts to build inclusive cities. The First Consultation Meeting on the Formation of Working Group for Inclusive City was held on March 30, 2017 at JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta. The meeting was attended by Program Specialist, UNESCO SHS Unit Irakli Khodeli, APEKSI Executive Director Sarimun Hadisaputra, Secretary of the Directorate General of Rehabilitation of the Ministry of Social Affairs Kanya Eka Santi, and the network of inclusive cities.

The purpose of this Working Group is to encourage the sustainability of these network activities and programs, so that members of the inclusive city network can discuss and provide suggestions and ideas about the sustainability of these network activities. UNESCO itself is currently implementing a project entitled "Promoting the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia".

The project aims to support the Government of Indonesia's efforts to fulfill the rights of PwDs through the establishment of inclusive policies at the local and national levels. This activity serves as a medium for mayors and policy makers to exchange ideas, innovations and experiences of municipalities in implementing inclusive policies at the local level. The Indonesian mayor network has committed to fulfill the rights of people with disabilities in eight cities, namely Ambon, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Metro, Mojokerto, Padang, and Yogyakarta.

According to the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, provinces that already have an inclusive city regulation are initiated by Bangka Belitung Province in 2010, Yogyakarta in 2012, and following 2013-2015 some provinces, including Riau, Central Java, East Java, West Java , Bali, Lampung, East Nusa Tenggara, Papua and Sulawesi.

Currently efforts are being made to encourage the adjustment of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Indicators of inclusive cities are three, physical environments that make it easy for people with disabilities (how to structure and infrastructure), positive socio-political environment for people with disabilities, and financial affordability for government and the private sector from distance access, service, consistency, and sustainability. Collaboration between UNESCO, ILO, WHO, APEKSI, and Kemensos is to support the realization of the sustainability of inclusive cities in Indonesia. Meanwhile, the draft regulation derived from Law No. 8 of 2016 has 16 Perpu and 7 Government Regulations, among which regulate the planning of fulfillment of the rights of disability, justice, education, public service, and concession. In addition to the Perpu, there are two Presidential Regulations for the commission of PwDs, a Social Ministerial Regulation on Persons with Disabilities, and Government Regulations for the National Disability Commission.

During the meeting, several commitments were also made for the establishment of an Inclusive City Working Group that discussed the rules, objectives, membership, management, duties, and functions of the board. There is also the Indonesian mayoral network charter to an inclusive city that ratifies the United Nations convention on the rights of Persons with Disabilities and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities.

This activity is an embryo for the establishment of the Inclusive City Working Group in the hope of giving commitment to the realization of inclusive cities in Indonesia.

Unduh/download Ministry of Social Affairs's Speech di E-Library.

Ambon: Memenuhi kualifikasi sebagai kota inklusif, Pemerintah Kota Ambon akan menyiapkan fasilitas pendukung bagi para penyandang disabilitas.

Hal ini disampaikan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Anthony Gustaf Latuheru, kepada wartawan, di Ambon, Jumat (28/4).

Menurutnya, usai ditetapkan sebagai kota inklusif, maka Pemkot Ambon akan melakuka evaluasi seluruh program dan penerapan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas.

”Penetapan kota inklusif ditindaklanjuti dengan penyiapan fasilitas penunjang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang melakukan pengurusan perizinan maupun pembayaran pajak dan retribusi di balai kota,” ujarnya.

Evaluasi dan penerapan akan dimulai dari Balai Kota Ambon, yakni untuk fasilitas pelayanan publik seluruhnya terpusat di lantai satu, dilengkapi dengan lift maupun jalur khusus.

”Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur. Karena itu kami berupaya menyiapkan 20 persen fasilitas untuk kaum disabilitas di balai kota Ambon agar mereka dapat melakukan aktifitas layanan publik,” jelasnya.

Mendukung program kota inklusif, tegasnya, berbagai upaya dilakukan yakni menerapkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, serta penyiapan sarana dan prasarana penunjang.

”Pendidikan inklusif bukan hanya untuk penyandang disabilitas tetapi juga siswa berbakat istimewa, khusus, serta anak yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata,” tegasnya.

Untuk sarana dan prasarana kota inklusif, terangnya, sudah mulai diterapkan di Ambon dengan dukungan dari pemerintah pusat, dan telah dilaksanakan sejak tahun 2014.

Selain itu, timpalnya, pihaknya juga telah melakukan pelatihan bagi guru pendamping khusus (GPK) di sekolah formal untuk melayani siswa disabilitas.

”Upaya ini telah berjalan sejak tahun 2013, penerapannya dimulai di SMAN 5 dan SMAN 3 serta SMPN 19. Semua ini dimulai dengan dana rangsangan dan kami berharap seluruh sekolah memiliki motivasi untuk menjalankan kota inklusif,” imbuhnya.

Agar penyandang disabilitas dapat menikmati pendidikan yang sama dengan siswa normal, tambahnya, maka pada sekolah formal seluruh tingkatan mulai diterapkan pendidikan inklusif.

”Kami memberikan kesempatan kepada anak-anak penyandang cacat yakni keterbatasan fisik dan mental untuk menikmati pendidikan di sekolah umum bersama anak normal lainnya,” pungkasnya.

Sumber: rayapos.com

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah memfasilitasi para penyadang disabilitas dengan fasilitas yang memadai dan mengembangkan daerahnya menjadi kota yang inklusif.

Dalam upaya melaksanakan amanah tersebut sejumlah pemerintah kota telah mengembangkan sejumlah program dalam upaya menjadikan daerahnya menjadi kota inklusif.

Dalam upaya tersebut UNESCO Jakarta telah memberikan dukungan kepada sejumlah pemerintah kota tersebut. Jaringan kota-kota yang cukup aktif dalam mengembangkan kota inklusif ini, merasakan perlu adanya forum yang lebih solid untuk mendiskusikan berbagai kebijakan, pengetahuan dan pengalaman dalam membangun kota inklusif. Untuk itu sejak bulan September 2016 APEKSI mulai menjalin komunikasi dengan UNESCO Jakarta untuk upaya pengembangan Jaringan Kota Inklusif.

Maka pada tanggal 30 Maret 2017, APEKSI bekerja sama dengan UNESCO Jakarta melaksanakan pertemuan pertama untuk mendiskusikan upaya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Menuju Kota Inklusif di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 7 pemerintah kota yang kemudian disepakati menjadi cikal anggota Pokja Menuju Kota Inklusif, menyepakati beberapa hal termasuk aturan Pokja dan piagam Kota Inklusif.

Saat ini pemerintah kota yang tergabung dalam Pokja Kota Inklusif:

  1. Ambon
  2. Banda Aceh
  3. Banjarmasin
  4. Denpasar
  5. Metro
  6. Mojokerto
  7. Padang
  8. Yogyakarta

Susunan Pengurus Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif APEKSI merupakan hasil Pertemuan Kedua tanggal 30 Agustus 2017:

  • Ketua: Heroe Poerwadi (Wakil Walikota Yogyakarta)
  • Wakil Ketua: Jose Rizal (Kota Padang)
  • Sekretaris: Ria Andari (Kota Metro)
  • Bendahara: Edy Muhammad (Kepala Bappeda Kota Yogyakarta)

In accordance with Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, one of the duties and functions of local government is to facilitate the incidents of disability with adequate facilities and develop the area into an inclusive city.

In an effort to implement the mandate a number of municipal governments have developed a number of programs in an effort to make the region an inclusive city.

In this effort UNESCO Jakarta has provided support to a number of city governments. The networks of cities that are quite active in developing this inclusive city feel the need for a more solid forum to discuss policies, knowledge and experience in building an inclusive city. For that since September 2016 APEKSI began to establish communication with UNESCO Jakarta for the efforts of development of Inclusive City Network.

So on March 30, 2017, APEKSI in collaboration with UNESCO Jakarta held its first meeting to discuss efforts to form Working Group Towards Inclusive City in Jakarta. The meeting, which was attended by representatives from 7 municipal governments who then agreed to be the forerunner of the Working Group Towards an Inclusive City, agreed on several matters including working group rules and the Inclusive City Charter.

And now, municipalities incorporated in Inclusive City Working Group, the one of result the second meeting at August, 30 2017:

  1. Ambon
  2. Banda Aceh
  3. Banjarmasin
  4. Denpasar
  5. Metro
  6. Mojokerto
  7. Padang
  8. Yogyakarta

Organizational Structure of the Working Group Inclusive City APEKSI:

  • Chairman: Heroe Poerwadi (Vise Mayor of Yogyakarta)
  • Vice Chairman: Jose Rizal (Padang City)
  • Secretary: Ria Andari (Metro City)
  • Treasurer: Edy Muhammad (Head of Bappeda Kota Yogyakarta)

Dharma Wanita Persatuan Kota Mojokerto memperingati hari Kartini di Pendopo Graha Praja Wijaya Kantor Pemkot Mojokerto, Jum'at (21/4/2017). Walikota, Mas'ud Yunus mengapresiasi karyawati Pemkot Mojokerto penyandang disabilitas, Tita Rahayu.

Tita merupakan pegawai kontrak di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. Meski penyandang disabilitas, Tita mempunyai semangat kerja tinggi di kantornya sehingga orang nomor satu di Kota Mojokerto ini memberikan apresiasi.

"Kita harus memberikan suatu kesempatan dan dorongan kepada siapapun terutama pada kaum wanita, termasuk wanita penyandang disabilitas untuk diberi kesempatan melaksanakan hak dan kewajibannya baik di dalam tataran domesitik maupun tataran publik," ungkapnya.

Apresiasi tersebut diberikan karena Tita adalah seorang ibu yang penyandang disabilitas juga bekerja sebagai operator komputer, guru TPQ, guru les dan seorang yang dapat memberikan bimbingan menjahit. Menurutnya, Tita memiliki potensi yang luar biasa sehingga diharapkan para penyandang disabilitas bisa bermanfaat untuk lingkungan.

"Dengan keterbatasannya, diharapkan para penyandang disabilitas bisa melakukan aktifitas yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Bahkan di Kota Mojokerto ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Saya akan meminta kepada semua SKPD jika ada kesempatan mengangkat penyandang disabilitas sebagai pegawai non-PNS," katanya.

Sebagaimana yang sudah dimulai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ini. Menurutnya emansipasi menurut Islam yaitu wanita mempunyai hak untuk pendidikan yang setara. Punya hak untuk melakukan pekerjaan yang setara. Ini menunjukkan bahwa di dalam tataran publik, wanita itu punya hak yang sama dengan laki-laki.

Pada kesempatan ini juga diberikan hadiah kepada perwakilan Dharma Wanita OPD yang memenangkan lomba uleg sambel beberapa waktu lalu. Juga diberikan rangkaian bunga dari Ketua Dharma Wanita Kota Mojokerto Farida Hanum Uton kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto Siti Amsah Mas’ud Yunus. Kegiatan diakhiri dengan seminar.

Sumber: beritajatim.com

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membuat terobosan baru dengan melibatkan para penyandang disabilitas sebagai salah satu stakeholer (pemangku kepentingan) bagi pembangunan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Hariyono, Jumat mengatakan, hal ini dengan dilibatkannya penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 bagi Penyandang Disabilitas.

"Musrenbang ini bersandar pada pasal 6 Permendagri nomor 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif (termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat difabel), politis, 'top up' dan 'top down'," katanya.

Ia mengemukakan, saat ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mojokerto tahun 2016, tercatat sebanyak 3.935.

"Terbagi menjadi penyandang disabilitas tubuh sejumlah 1.580 orang, disabilitas netra sebanyak 529 orang, disabilitas R/W sebanyak 563, disabilitas mental sejumlah 1.155 orang dan disabilitas ganda sebanyak 108 orang," katanya.

Ia mengatakan, dari 3.935 orang penyandang disabilitas tahun 2016, mereka berhak ikut serta merasakan hasil pembangunan yang sudah atau akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Penyandang disabilitas memiliki 22 hak, ini sudah diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016," katanya.

Menurutnya, 22 hak tersebut antara lain hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pembinaan keagamaan, fasilitas olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, kemudahan aksesbilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, hak mendapatkan konsesi, pendataan.

"Perlu dilakukan sinergitas program kegiatan untuk mendukung pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Program prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2018, agar dapat memberikan aksesbilitas, pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas," katanya.

Sebagai informasi, Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas didahului beberapa tahapan yakni Musrenbang tingkat desa/kelurahan pada Januari 2017, Musrenbang kecamatan pada 8 Februari-16 Februari 2017, Pra Musrenbang pada 6 Maret-9 Maret 2017, dan Musrenbang RKPD beberapa hari lalu tepatnya tanggal 21 Maret 2017 di Trawas.

Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas kemarin dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto terkait, P2TP2A dan PKK Kabupaten Mojokerto, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Mojokerto, serta beberapa kelompok/organisasi disabilitas seperti Difabel Motor Indonesia (DMI) sejumlah 15 orang, Sejedewe sebanyak 5 orang, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) sejumlah 7 orang, PPDI sejumlah 20 orang dan Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) sebanyak 5 orang.(*)

Sumber: antaranews.com (Antara Jatim)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membuat terobosan baru dengan melibatkan para penyandang disabilitas sebagai salah satu stakeholer (pemangku kepentingan) bagi pembangunan daerah.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Hariyono, Jumat mengatakan, hal ini dengan dilibatkannya penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 bagi Penyandang Disabilitas.
 
"Musrenbang ini bersandar pada pasal 6 Permendagri nomor 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif (termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat difabel), politis, 'top up' dan 'top down'," katanya.
 
Ia mengemukakan, saat ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mojokerto tahun 2016, tercatat sebanyak 3.935.
 
"Terbagi menjadi penyandang disabilitas tubuh sejumlah 1.580 orang, disabilitas netra sebanyak 529 orang, disabilitas R/W sebanyak 563, disabilitas mental sejumlah 1.155 orang dan disabilitas ganda sebanyak 108 orang," katanya.
 
Ia mengatakan, dari 3.935 orang penyandang disabilitas tahun 2016, mereka berhak ikut serta merasakan hasil pembangunan yang sudah atau akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
 
"Penyandang disabilitas memiliki 22 hak, ini sudah diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016," katanya.
 
Menurutnya, 22 hak tersebut antara lain hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pembinaan keagamaan, fasilitas olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, kemudahan aksesbilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, hak mendapatkan konsesi, pendataan.
 
"Perlu dilakukan sinergitas program kegiatan untuk mendukung pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Program prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2018, agar dapat memberikan aksesbilitas, pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas," katanya.
 
Sebagai informasi, Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas didahului beberapa tahapan yakni Musrenbang tingkat desa/kelurahan pada Januari 2017, Musrenbang kecamatan pada 8 Februari-16 Februari 2017, Pra Musrenbang pada 6 Maret-9 Maret 2017, dan Musrenbang RKPD beberapa hari lalu tepatnya tanggal 21 Maret 2017 di Trawas.
 
Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas kemarin dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto terkait, P2TP2A dan PKK Kabupaten Mojokerto, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Mojokerto, serta beberapa kelompok/organisasi disabilitas seperti Difabel Motor Indonesia (DMI) sejumlah 15 orang, Sejedewe sebanyak 5 orang, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) sejumlah 7 orang, PPDI sejumlah 20 orang dan Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) sebanyak 5 orang.(*)

AGENDA KOTA | CITY AGENDA

BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL 2019

sasirangan banjarmasin

RAKERNAS & ICE 2019

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV dan Indonesia City Expo (ICE) ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2019 akan diselenggarakan di Kota Semarang

  • Lauching ICE tanggal 29 Maret 2019
  • Rakernas tanggal 2-5 Juli 2019 
  • ICE tanggal 3-7 Juli 2019

semarang rakernas 2019

inmarkcomm

PT Integrated Marketing Communication selaku Event Organizer/Penyelenggara untuk Kegiatan Indonesia City Expo 2018 di Kota Semarang.

  • Contact Person:
  • Heru 081287515155
  • Basri 085211238853
  • Gatut 08129280761
  • Hardini 08158811999

COUNTDOWN TO RAKERNAS & ICE 2019

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil apeksi 2018

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
apeksipeta

Mitra | Partners

yipdseparatorbnnseparatorbpomseparatorposindonesiaseparatorcimseparatorgizseparatoricleiseparatoricmaseparatormercycorps indonesiaseparatoruclg-ascpaseparatorunescoseparatorunisdrseparatorworldbankseparatoru pertaminaseparatortauseparatoriktiiseparatorantheusseparatorinmarkcommseparatorcitiasia

 

© 2000-2019 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities