Berita & Artikel | News & Articles
Tuesday April 23, 2019

menuju kota inklusif

PADANG - Jalan Permindo yang merupakan salah satu kawasan pusat bisnis di Kota Padang, telah diresmikan menjadi kawasan "Ramah Disabilitas", Jumat (30/9). Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo meresmikannya bersama Wakil Walikota, H. Emzalmi disertai Unsur Forkopimda, DPRD Padang dengan diikuti pimpinan BUMN/BUMD, SKPD di lingkungan Pemko Padang serta pihak terkait lainnya. Dalam peresmian tersebut, juga dihadiri tamu spesial yakni, Programme Specialis Unesco Jakarta, Mr. Irakli Khodeli beserta staf di organisasi PBB tersebut.

Walikota menjelaskan, terkait pembangunan kawasan ramah disabilitas tersebut, telah dibangun trotoar selebar 4 meter dengan panjang 334 meter, dimulai dari Toko Sari Anggrek hingga bioskop Mulia. Karena masalah keterbatasan anggaran, tahun ini trotoar tersebut baru bisa dibangun satu sisi. Sementara sisinya yang lain direncanakan dibangun tahun 2017 nanti.

"Kawasan ramah disabilitas ini dibangun, sebagai wujud perhatian kita bersama untuk pemenuhan hak-hak bagi masyarakat kita yang menyandang disabilitas. Di samping itu juga dalam rangka menata kawasan tersebut menjadi pusat bisnis secara terbuka bagi masyarakat, dengan menciptakan kawasan yang indah, tertib, aman dan nyaman. Sehingga diyakini, akan membangkitkan pariwisata dan perekonomian Kota Padang ke depan," sebut Mahyeldi kepada wartawan usai peresmian yang dilangsungkan di depan Hotel Rocky itu.

Dikatakan Mahyeldi, selain itu demi lebih kondusifnya kawasan tersebut Pemko juga menyediakan tempat beristirahat bagi para pejalan kaki sebanyak 22 unit bangku taman. Sementara agar menambah keindahan suasana pada malam harinya, juga dipasang lampu hias pedestrian sebanyak 33 buah yang dilengkapi 13 pot tanaman hias.

"Sementara untuk menjaga kebersihan di kawasan ini, kita disediakan16 tong sampah. Sehingga dengan itu telah mendukung upaya menjadikan Padang sebagi kota inklusif," imbuhnya.

Kemudian kata Wako lagi, untuk menjadi kota inklusif beberapa faktor harus dipenuhi, seperti spasial, sosial dan ekonomi. Pemko berharap, semoga upaya ini didukung oleh pihak swasta dan stake holder kiranya dapat mendukung khususnya memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan kawasan ramah disabilitas ini. Semoga kepedulian kita semua terhadap pembangunan inklusi di Padang memberikan umpan balik bagi kita bersama. Lihat saja, dibangunnya trotoar di kawasan pusat bisnis ini diyakini akan dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Sehingga kawasan tersebut akan diketahui dan memancing minat banyak orang dan makin ramainya orang ke sini tentu ada perputaran roda ekonomi," ujar Walikota Agamis ini mengakhiri.

Dengan resminya jalan Permindo menjadi kawasan ramah disabilitas, khusus bagi para Pedagang Kratif Lapangan (PKL) yang biasanya berjualan di kawasan Permindo telah bersedia membongkar sendiri bangunannya. PKL di kawasan ini pun sepakat membentuk koperasi dan berkomitmen setelah peresmian tidak berjualan lagi di atas jalan. Tapi pindah ke bahu jalan dengan menghadap ke trotoar yang berbatasan dengan jalan sehingga tidak mengganggu lalu lintas kendaraan di jalan dan lalu lintas orang di trotoar. Adapun dalam peresmian tersebut, para penyandang disabilitas yang dominan berusia anak-anak hingga remaja ini mampu memukau dan menghibur seluruh hadirin. Dimana terlihat dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, ternyata mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang patut diapresiasi dan didukung dalam penyaluran bakatnya.

Sumber: minangkabaunews.com

Pejabat Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyebutkan, di setiap kecamatan sudah ada disiapkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang menerima khusus anak-anak inklusi atau berkebutuhan khusus.

"Jadi tidak ada istilahnya anak-anak inklusi tidak bisa sekolah di daerah ini, sebab sudah ada disiapkan disetiap kecamatan beberapa sekolah khususnya," ujar Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi di Banjarmasin, Senin.

Sehingga, lanjut dia, orangtua yang kebetulan diberi amanah memiliki anak berkebutuhan khusus itu tidak perlu khawatir akan kelanjutan pendidikan anaknya setelah lulus Taman Kanak-Kanak (TK).

Diantara SDN inklusi itu, ucap Nuryadi, di Kecamatan Banjarmasin Utara ada SDN Banua Anyar 8 dan SDN Banua Anyar 4, demikian juga SDN Sungai Miai 5.

"Di setiap kecamatan ada beberapa disiapkan SDN yang bisa menerima anak-anak inklusi ini tanpa batas jumlahnya," tutur Nuryadi.

Tapi, kata dia, untuk SDN yang belum khusus, tetap juga harus menerima anak-anak inklusi ini untuk anak didiknya, yakni, besarannya 2 persen dari total penerimaan jumlah siswa barunya.

"Kita juga sudah ada menganggarkan honor guru yang mengajar anak-anak inklusi ini, tentunya yang tercatat di dinas pendidikan," paparnya.

Menurut dia, katagore anak inklusi tersebut harus didasarkan surat keterangan dokter fisikolog, tidak bisa didasarkan penilaian pihak sekolah atau guru bahkan orangtuanya sendiri.

Dikatakan dia, anak-anak yang berkebutuhan khsusu ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dari negera, sehingga setiap sekolah wajib pula menerimanya.

Menurut dia, ada sebanyak 207 SDN di Kota Banjarmasin ini yang sudah melakukan penerimaan siswa baru sejak 9-10 Mei 2017 tadi, semua sekolah diminta mengutamakan menerima siswa melihat berdasarkan umurnya, yakni, minimal 6,5 tahun dan domisilinya yang berdekatan sekolah tersebut wajib diterima.

Sumber: antarakalsel.com

Oleh: Sri Supadmi SPd
Guru SMPN I Kusan Hulu, Tanahbumbu

UUD Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa ‘Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan’ tak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas, tidak memandang suku, ras, agama, warna kulit serta jenis kelamin. Tapi, kenyataan di lapangan, masih banyak kita jumpai anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak disabilitas tidak bisa sekolah.
Masih banyak sekolah tidak mau menerima mereka dengan berbagai alasan. Di antaranya anak berkebutuhan khusus sulit dididik, harus di bawa ke SLB, gurunya tidak mampu mendidik anak berkebutuhan khusus, tidak memiliki sarana prasarana yang bisa mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus dan kurikulum yang tidak sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Alasan lain yang sering mengemuka yaitu tidak bisa diterima oleh masyarakat bahkan oleh orang tuanya sendiri yang merasa malu memiliki anak tidak normal/penyandang disabilitas. Anaknya di sembunyikan di dalam rumah tidak diperbolehkan aktivitas di luar rumah.

Pemerintah sudah mencanangkan semua sekolah baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan pendidikan khusus (PK) atau memberikan layanan khusus (LK) untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan cara pendidikan inklusif. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu langkah pendidikan secara bersama-sama peserta didik lainnya.
Prinsip pendidikan inklusif adalah ABK penting mendapat pembelajaran di sekolah reguler, penolakan anak ABK di sekolah reguler adalah melanggar hak dan hukum. Hal ini sangat sesuai dengan kurikulum 2013 tentang pembentukan karakter, sikap serta nilai-nilai, pendidikan, sosial, dan spiritual. Sekolah-sekolah umum harus siap dan terbuka untuk menerima dan mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pendidik atau guru juga akan dibekali wawasan mengenai pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Tiga hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pendidikan anak berkebutuhan khusus yaitu sistem guru (semua guru diharapkan dapat menerima dan dapat membimbing anak ABK serta memiliki pengetahuan dasar dalam membimbing anak ABK), mengembangkan P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga kependidikan). LPMP serta insentif sekolah yang mau menerima anak ABK. Sebab anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus.

Negara juga menjamin tiap anak bangsa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk menuntut ilmu di sekolah manapun agar dapat berkembang potensinya, bisa belajar mandiri, bisa berprestasi seperti anak yang lainnya. Setiap anak memiliki potensi dalam bidang masing-masing, ada yang berpotensi di bidang olah raga, bidang seni, keterampilan maupun ilmu pengetahuan.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mewajibkan semua sekolah baik negeri / swasta untuk mau menerima ABK. Di antaranya pendidikan inklusif membuat siswa berkebutuhan khusus dapat berbaur langsung di masyarakat bersama teman–teman mereka yang tidak berkebutuhan khusus. Mereka dapat meningkatkan kemampuan sosial sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan merasa dimanusiakan seperti orang lain yang tidak berkebutuhan khusus. Lebih jauh untuk anak atau siswa yang tidak berkebutuhan khusus juga akan meningkatkan empati dan rasa toleransi mereka terhadap teman-temannya yang berkebutuhan khusus, sehingga akan meningkatkan rasa bersyukur mereka kepada Tuhan atas nikmat yang telah mereka terima dengan fisik atau kondisi yang sempurna .

Seperti di sebutkan dalam Al-Qur’an Surat 95 : At-Tiin : Laqad khalaqnaa insaana fii ahsani taqwiim. ( Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, QS.95:4).
Jadi, tidak ada yang beranggapan lagi bahwa sekolah reguler adalah sekolah untuk anak-anak normal saja dan tidak untuk yang tidak normal. Kita semua harus mengubah pandangan bahwa semua anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan haknya untuk belajar dan tidak pantas menyebutnya anak normal dan tidak normal. Sedangkan yang ada anak yang rata-rata atau standar dan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas.

Demi mendukung program pemerintah tersebut maka mulai diadakan pelatihan-pelatihan atau workshop bagi semua guru mata pelajaran, guru BK, Kepala Sekolah dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA tentang penanganan dini anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas. Pihak sekolah dapat membantu menangani dan menerima, welcome to school bagi ABK. Selanjutnya di setiap sekolah inklusi atau sekolah yang ada anak ABK akan dibantu seorang guru pendamping atau guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa (Sarjana S1 lulusan PLB). Tujuannya untuk membantu menangani langsung anak-anak berkebutuhan khusus dan bekerja sama dengan guru BK atau guru mata pelajaran di sekolah.

Selain itu juga sarana dan prasarana sekolah yang mendukung, misalnya alat bantu braile untuk anak tuna netra, kursi roda untuk anak tuna daksa. Pembuatan tangga jalan untuk memudahkan bagi anak yang disabilitas yang kontruksinya berbeda dengan bangunan biasa yang untuk anak biasa dan lain-lain sarana yang mendukung untuk membantu anak berkebutuhan khusus tersebut.

Pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat dan orang tua juga sangat diperlukan. Sebab, masih ada sebagian masyarakat atau orangtua yang belum bisa menerima kondisi ABK. Mereka menganggap anak tersebut adalah anak tidak normal, anak pembawa sial, anak yang tidak diharapkan, anak yang merepotkan, membuat malu keluarga dan lain sebagainya.

Sungguh sangat miris mendengarnya, padahal justru anak-anak seperti inilah yang sangat memerlukan perhatian khusus bagi orang-orang di sekitarnya, Mereka juga manusia biasa yang memiliki kelebihan juga kekurangan, Misalnya anak penyandang tuna netra, dia memang tidak bisa melihat, tapi dia memiliki ketajaman dalam berfikir, instuisi dan ketajaman dalam rasa, perasaannya dominan. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus lainnya, merekapun bisa berkembang dengan baik apabila di latih terus menerus dan dapat berprestasi melebihi anak yang biasa bukan ABK.

Program pemerintah tentang pendidikan inklusi tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sebab, sekecil apapun bantuan yang kita berikan kepada mereka (ABK) akan menjadikan anak-anak ini menjadi manusia yang luar biasa, menjadi manusia yang berarti dalam hidupnya. Marilah bersama mewujudkan sekolah yang 'Welcome to school', ramah serta mau menerima siswa apa adanya.

Sumber: tribunnews.com Banjarmasin Post

Sejak tahun 1992, tanggal 3 Desember telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Hari Disabilitas Internasional (HDI). Pemrintah Kota Mojokerto melalui Dinas Sosial Kota Mojokerto menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional 2015, (3/12) pagi.

Dalam acara tersebut, Walikota Mojokerto mengatakan, Kota Mojokerto saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan, pemerintah pusat masih merumuskan undang-undang bagi penyandang disabilitas.

Pemkot Mojokerto terus berupaya menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses semua pelayanan dan mereka mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian kita kepada penyandang disabilitas yang tentunya perda ini harus diimplementasikan di dalam segala hal yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan di Kota Mojokerto,” ungkapnya.

Di bidang pendidikan, lanjut Walikota, masing-masing lembaga pendidikan harus membuka kelas inklusi. Pemkot terus beruaya bagaimana memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak penyandang disabilitas.

Demikian pula dalam dunia industri dan dunia usaha di Kota Mojokerto, Pemkot telah mewajibkan sekian persen jumlah karyawan harus diakses oleh tenaga kerja dari penyandang disabilitas. Hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, setiap kantor pemerintah dan setiap pembangunan gedung harus menyediakan akses untuk penyandang disabilitas.

“Dengan demikian, tidak akan ada diskriminasi pada penyandang disabilitas. Sehingga mereka akan punya peran aktif dalam kehidupan. Saya berharap penyandang disabilitas menempatkan dirinya sebagai warga negara yang utuh, warga negara yang sama dengan masyarakat pada umumnya,” harapnya.

Peringatan HDI 2015 yang berlangsung di Gedung S Ramelan Kota Mojokerto kali ini mengusung sebuah tema, yaitu Wujudkan Masyarakat Inklusif Melalui Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Selain Walikota, acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono, Kepala SKPD, Kepala dan guru SLB, Kepala Sekolah Inklusi, Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto.

Sumber: apakabar.co.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin menyelenggarakan Workshop Penyusunan Roadmap Kota Inklusi Menuju Kota Banjarmasin Ramah Difabel di Aula Bappeda Kota Banjarmasin, Rabu (3/8).

Workshop tersebut merupakan kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta. Dan di inisiatif Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia.

Penyusunan Roadmap Kota Inklusi Menuju Kota Banjarmasin Ramah Difabel sehubungan sudah mempunyai komitmen sebagai kota inklusi, dan Banjarmasin sudah mendeklarasikan sebagai kota inklusi sejak 2013, mewujudkan kota inklusi sebuah proses dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dijalankan bersama.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, untuk mewujudkan memang membutuhkan dukungan dari multi pihak yaitu pimpinan daerah, SKPD, masyarakat penyandang Disabilitas. Adapun tujuan menjadikan Banjarmasin kota inklusi menjamin kelompok minoritas, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin merasakan kenyamanan, tidak disingkirkan, mendapat faslitas dan layanan yang setara dan mendapatkan keberadaan mereka mendapatkan perlindungan secara utuh. Dan kota yang bisa memberikan layanan, kemudahan bagi semua orang untuk bermobilitas dan berinteraksi sosial.

Kepala Bappeda Kota Banjarmasin Ir H Nurul Fajar Desira CES mengatakan, pengertian Difabel lebih positif daripada selama ini digunakan pada umumnya Disabilitas. Kata Disabilitas (Dis-Ability) mengandung pengertian negatif, diskriminatif dan ketidakmampuan.

Sedangkan Difabel (Different-Ability) yang berarti berbeda tapi mampu.
Dikatanya, kota inklusi harus memiliki tiga aspek utama yang saling berkaitan signifikan yang meliputi inklusi berpihak kelompok rentan yang marginal termasuk penyandang difabel, layanan publik yang inklusi ramah terhadap kelompok rentan misalkan lansia, anak, perempuan hamil dan penyandang difabel disetiap tingkatan dan sektor.

Kemudian masyarakatnya juga harus inklusi yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan, dan mengakomodasikan dalam berbagai tananan dan infrastuktur yang ada. Bahkan, kedepannya indikator-indikator kota inklusi bisa dimasukan ke dalam RPJMD yang sedang dalam pembahasan untuk lima tahun ke depan.

Khusus pembukaan Workshop Penyusunan Roadmap Kota Inklusi Menuju Kota Banjarmasin Ramah Difabel diakhiri dengan diskusi.
Program Peduli terhadap Layanan bagi Difabel melalui Kebijakan Inklusif di Ruang Berintegrasi Pemko Banjarmasin. Jadi program ini merupakan kerjasama antara Pemko Banjarmasin dengan Pemerintah Australia.

Kegiatan ini dihadiri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah, Perwakilan The Asia Foundation Sujana Royat (Senior Advisor PNPM Peduli), Angie Bexley, Marina Mory, Australian Embassy DFAT, Natalie Cohen, Elena Rese, Andini Mulyawati, Direktur SAPDA Yogyakarta Nurul Sa’adah dan jajarannya, Kepala Bappeda Kota Banjarmasin (Ketua Forum SKPD Peduli Disabilitas Kota Banjarmasin) Ir Nurul Fajar Desira CES, Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin Ir Gt Ridwan Syofyani MM, Kepala Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Drs Agus Surono MSi, Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin Ir Ahmad Fanani Saifuddin MT, Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Sumber: kalimantanpost.com

RAKERNAS & ICE 2019

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV dan Indonesia City Expo (ICE) ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2019 akan diselenggarakan di Kota Semarang

  • Lauching ICE tanggal 29 Maret 2019
  • Rakernas tanggal 2-5 Juli 2019 
  • ICE tanggal 3-7 Juli 2019

semarang rakernas 2019

inmarkcomm

PT Integrated Marketing Communication selaku Event Organizer/Penyelenggara untuk Kegiatan Indonesia City Expo 2019 di Kota Semarang.

  • Contact Person:
  • Heru 081287515155
  • Basri 085211238853
  • Gatut 08129280761
  • Hardini 08158811999

COUNTDOWN TO RAKERNAS & ICE 2019

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil apeksi 2018

Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile in English | Presentasi Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile Presentation in English

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
apeksipeta

Mitra | Partners

yipdseparatorbnnseparatorbpomseparatorposindonesiaseparatorcimseparatorgizseparatoricleiseparatoricmaseparatormercycorps indonesiaseparatoruclg-ascpaseparatorunescoseparatorunisdrseparatorworldbankseparatoru pertaminaseparatortauseparatoriktiiseparatorantheusseparatorinmarkcommseparatorcitiasiaseparator

 

© 2000-2019 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities