BERANDA|HOME
Wednesday January 22, 2020

JAKARTA. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan APEKSI dan APKASI tanggal 29 Oktober 2019 di DPD RI Senayan.

Rapat RDP dipimpin oleh Ketua KOMITE I DPD RI, Teras Narang membahas tentang isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintahan daerah serta hubungan pusat dan daerah.

Dari APEKSI dipimpin Walikota Parepare dan delegesi yang hadir antara lain: Walikota Balikpapan, Walikota Binjai, Walikota Kupang, Walikota Pekanbaru, Walikota Lubuklinggau, Walikota Yogyakarta, Walikota Batu.

Adapun poin-poin penting yang disampaikan dalam RDP, sebagai berikut:

  1. Kedua Asosiasi Pemda (APKASI dan APEKSI) mengapresiasi DPD RI yang telah mengundang rapat dengar pendapat untuk menyampaikan dan membahas berbagai permasalahan terkait implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pokok-pokok permasalahan yang disampaikan diantaranya: urusan kewenangan antara provinsi dengan kabupaten dan kota, kurang harmonis hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, dana desa, dana kelurahan, urusan pendidikan, urusan pertambangan, pemeriksaan ASN, APIP dan penanganan korupsi di derah, ada penegasan lembaga mana yang berwenang. Persoalan-persoalan yang muncul sangat banyak terjadi di wilayah kabupaten dan kota, kepala daerah menjadi target padahal sudah menjalankan keterbukaan. Kewenangan SMA yang skarang ada pada provinsi, menimbulkan banyak sekali permasalahan.
  2. APEKSI meminta agar DPD dapat berperan aktif dalam mensikapi permasalahan-permasalahan di daerah dan memaksimalkan potensi DPD sebagai perwakilan daerah. DPD terjun langsung memfasilitasi sekaligus mengadvokasi dan menjembatani konflik-konflik yang terjadi di daerah. Misalnya antara Aparat Penegak Hukum/APH dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah / APIP.
  3. DPD RI merespon positif atas berbagai permasalahan yang disampaikan tersebut dan akan menindaklanjuti dalam bentuk kegiatan berkala yang direncanakan per 3 bulan sekali sebagai upaya mendapatkan keterangan yang valid langsung dari daerah. DPD ingin ada suatu sinergi dan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan berkala akan memilih satu tema tertentu untuk dibahas dan didiskusikan bersama.
  4. Disepakati oleh jajaran Komite I DPD, bahwa UU No. 23 Tahun 2014 menjadi prioritas dalam prolegnas untuk direvisi.

 

Berita & Artikel Kota Inklusif

AGENDA|EVENTS

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


 

Milis | Mailing List

Berlangganan milis kami | Subscribe to our mailing list
Please wait

Flag Counter

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil apeksi 2018

Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile in English | Presentasi Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile Presentation in English

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 

  
 
apeksipeta

Mitra | Partners

yipdbnnbpomposindonesiacimgizicleiicmamercycorps indonesiauclg-ascpaunescounisdrworldbanku pertaminatauiktiiantheusinmarkcommcitiasia

 

© 2000-2020 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities