Berita & Artikel | News & Articles
Saturday October 19, 2019

menuju kota inklusif

PADANG - 28-29 September 2016. Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota Indonesia untuk Kota Inklusif telah dilaksanakan pada tahun 2013‐2014 di lima kota di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, dan Ambon. Pertemuan ini merupakan bagian dari kontribusi pemerintah kota di Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Perserikatan Bangsa‐Bangsa mengenai Hak‐Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilitas/UNCRPD) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 2011. UNESCO dan ILO, melalui keterlibatannya di dalam Kemitraan PBB untuk Mempromosikan Hak‐Hak Penyandang Disabilitas (the United Nations Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities/UNPRPD), telah mendukung pelaksanaan pertemuan‐pertemuan tersebut.

disabilitas 01

Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif diadakan kembali di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 28–29 September 2016. Pertemuan ini bertujuan untuk menguatkan kembali dan memperluas kemitraan antar pemerintah kota di Indonesia dalam melaksanakan UU Disabilitas dan juga Konvensi UNCRPD di tingkat kota serta mendiskusikan dampak dari 2 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2016 kepada pemerintah kota.

Kewajiban utama pemerintah kota berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, perlindungan dari tindakan diskriminatif dan perlakuan salah lainya, kebudayaan dan pariwisata, keolahragaan, habiltasi dan rehabilitasi, akesibilitas dan infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan bencana, pendataan, pemberian konsesi, informasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, kewarganegaraan dan perlindungan khusus (perempuan dan anak). Prevelansi disabilitas di Indonesia bersasarkan Survei Sakernas angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh LPEM UI sebanyak 12,15%. Penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia berdasarkan statistik tenaga kerja untuk penyandang disabilitas sedang adalah 56.72% dan penyandang disabilitas berat adalah 20.27%, dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan perikanan adalah 46.01%.

Salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan ramah disabilitas adalah Kota Banda Aceh. Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Kota Banda Aceh saat ini dengan jumlah penyadang disabilitas Tahun 2016 sebanyak 570 orang. Kota Banda Aceh berkomitmen melalui Qanun No.10 Tahun 2004 Tentang Bangunan dan Gedung dimana pemerintah kota telah mempertegas setiap bangunan harus mempunyai aksesibiltas bagi penyandang cacat. Keputusan Walikota Banda Aceh No.265 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Model Inklusi di Kota Banda Aceh. Hal tersebut memperkuat komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Strategi yang dilakukan adalah persamaan dan non diskriminasi dalam berpendapat artinya melibatkan kelompok disabilitas dalam perencanaan kota dan kesempatan menggunakan haknya dalam PEMILU. Komitmen ini tidak berhenti disini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada penyandang cacat, bantuan biaya hidup kepada 120 tuna netra yaitu 2.5 juta per tahun, bantuan sarana dan prasarana disabilitas dan lainnya yang semuanya bersumber dari APBK.

disabilitas 02

Peran pemerintah kota dalam pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas (P4D) bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren yang wajib yaitu urusan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kedaerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan hasil diskusi kelompok pada lokakarya pembangunan kapasitas mengemai ketenagakerjaan inklusif adalah: akomodasi yang layak kepada pekerja disabilitas guna memberi kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya. Dilihat kemampuan berdasarkan kondisi dan aspek yang perlu diperhatikan misalnya sisi medis, social dan geografis penyandang disabilitas. Tersedianya berbagai pelatihan-pelatihan, adanya media koordinasi dan komunikasi yang menjembatani antara penyandang disabilitas dengan perusahaan, terdapat kuota 2% untuk kesempatan kerja di perusahaan, adanya profil disabilitas diperusahaan, tidak ada batasan jenjang pendidikan artinya setiap penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam kesempatan jenjang pendidikan.

Kelayakan akomodasi bagi seorang pekerja dengan disabilitas yaitu dengan adanya standarisasi dan mekanisme asesmen salah satunya adalah dengan memberikan kartu penjcari kerja untuk penyandang disabilitas. Kartu ini dapat digunakan untuk mendata jumlah penyandang disabilitas pencarikerja, sekaligus menjadi sumber data yang dapat dijadikan referensi bagi perusahaan/institusi lain untuk merekrut penyandang disabilitas. Kartu ini juga bisa membantu mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas dari sipencari kerja, sehingga bisa dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan. Bagi penyandang disabilitas yang masih belum mendapatkan pekerjaan, edukasi dan promosi perlu difasilitasi agar mereka mendapatkan kerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan membuat kesepakatan dengan perusahaan dan pihak-pihak lain, pihak yang terlibat dalam proses tersebut adalah Dinsoskertrans (pelatihan, bantuan, mediasi), DPO (memberikan data base PD yang mencari kerja, menjembatani antara pihak pencari kerja dan penyedia kerja, rekomendasi PD), instansi/lembaga(menyediakan lowongan kerja, menerima pekerja disabilitas dan menyediakan akomodasi).Cara mempromosikan dan mensosialisasikan mekanisme tersebut dengan pertemuan dengan perusahaan, diskusi publik, jumpa pers,kampanye dan talk show. Intervensi melalui kebijakan yang sudah ada (misalnya UU No. 8/2016) diturunkan menjadi PP, Perda, perwako, mendirikan lembaga audit yang menjamin dan mengawasi penyandang disabilitasdalamduniakerja (ombudsman, lembagaham) yang terlibat dalam proses tersebut.

disabilitas 03

Peran-peran para pihak dalam menjalankan kebijakan yang ramah disabilitas adalah sebagai berikut:

  • Pemerintah berperan menjamin, mengawasi, dan membina agar tercipta kesetaraan.
  • DPR/DPRD mengesahkan, mengawasi dan mengevalusi, perusahaan swasta, dunia usaha
  • BUMN mengawasi, membimbing, memotivasi dan merekrut
  • Lembaga hukum, yuridis ombudsman mengevaluasi, memberikan sanksi, dan memastikan bahwa proses terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku
  • LSM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama memotivasi, mengawasi, membina, dan mengadvokasi Organisasi Penyandang Disabilitas,  mengawasi,  mempromosikan, dan membangun jejaring
  • Akademisi mengawasi, membina, memberikan masukan dan memotivasi. Praktisi membina dan member masukan.
  • Cara mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan/kebijakan tersebut adalah Pemerintah membuat surat edaran dari pusat sampai desa Media massa, cetak, dan media social Event (pameran, job fair, lomba, dst).

Paparan:

Day 1 - Kemensos - Peran Pemkot Dalam UU No. 8
Day 1 - Risnawati Utami - Praktir Terbaik CRPD dan SDG di Tingkat Kota
Day 3 - Gati Gayatri - Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kesenjangan Digital Penyandang Disabilitas
Day 3 - Dimas Muharam - Teknologi Bikin Tunanetra dapat Kerja dan Berkarya
Day 2 - Presentasi PT Dewhirst Memperkerjakan Pekerja Disabilitas
Day 1 - Walikota Padang - Padang Kota Inklusi
Day 3 - Antoni Tsaputra - Infrastruktur Kota
Day 2 - Sapto Purnomo Kemennaker - Ketenagakerjaan Inklusi
Day 3 - Icun Sulhadi - Disaster Risk Reduction di Tempat Kerja
Day 2 - Carlo Eko - Ketenagakerjaan Inklusif di Sektor Swasta
Day 1 - UNESCO - Network of Mayors for Inclusive Cities
Day 2 - Dinsos Padang - Ketenagakerjaan Inklusi Kota Padang
Day 1 - Banda Aceh - Perlindungan and Pemenuhan hak PD
Day 3 - David Tjahjana - Transportasi Aksesible Kota Jakarta
Day 3 - Rachmita Harahap - Inklusi Disabilitas Pendengaran

Saat ini persaingan tidak hanya terjadi di tingkat negara, tapi persaingan telah sampai antar daerah di dunia. Daerah-daerah dengan daya tarik yang tinggi, akan memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan daerah yang tidak mampu mengembangkan daya tarik. Untuk itu, sebuah daerah haruslah memiliki Paparan Media/Media Exposure yang kuat untuk dapat dikenal di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global.

Sehubungan dengan hal tersebut, APEKSI bekerjasama dengan Liputan 6 menyelenggarakan Bimbingan Teknis City Digital Media Exposure DIGI X Liputan 6 yang rencananya akan diselenggarakan pada:

  • Hari/Tanggal: Rabu, Kamis & Jumat, 30 Oktober - 1 November 2019
  • Tempat: Kantor KLY Gondangdia JI. Raden Panji (RP) Soeroso No. 18, Menteng - Jakarta Pusat

Bimbingan Teknis (Bimtek) ini diselenggarakan sebagai upaya Aparatur Pemerintah Kota untuk: Meningkatkan kompetensi dalam Mobile Journalism; Melatih kemampuan dan keahlian dalam menulis untuk video digital & artikel serta kunjungan ke newsroom & studio: Liputan 6, SCTV dan Indosiar.

Biaya Bimtek sebesar Rp 3.500.000,- (tigajuta limaratus ribu rupiah) perorang dengan mendapatkan fasilitas berupa: 20 Jam Pelatihan, Tutorial, Sertifikat Pelatihan dan Konsumsi selama pelatihan. Akomodasi dan transportasi selama Bimtek ditanggung masing-masing peserta.

Konfirmasi kehadiran paling lambat hari Jumat, 25 Oktober 2019. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat APEKSI dengan nomor telepon: 021 8370 4703 atau Sdr. H. Devy Munir (HP.: 0812 2323 4980/email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) dan Liputan 6 dengan Sdr. Abdul Hadi (HP.: 0811 137 772/email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Dokumen terkait Bimtek ini berupa Undangan untuk anggota, informasi bimtek dan lembar konfirmasi dapat diunduh/download di Library atau apeksi.xyz/digix.


 

Kota Barcelona dan Fira Barcelona mengundang APEKSI untuk menghadiri Smart City Expo World Congress ke-9 yang akan berlangsung tanggal 19-21 November 2019 di Kota Barcelona, Spanyol.

Kota adalah pendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Tantangan dunia global sangat besar. Dalam menghadapinya, dibutuhkan pendekatan holistik dan trans-disipliner yang memungkinkan untuk memahami peran kepemimpinan kota dan banyaknya sistem yang saling berinteraksi, baik teknis, finansial atau sosial.

Smart City Expo World Congress dimulai pada tahun 2011 dengan visi mengkatalisasi inisiatif cerdas menjadi kota yang berkelanjutan dan berkembang. Delapan tahun kemudian, kegiatan ini disambut sebagai acara terkemuka di dunia untuk kota-kota. Pada setiap bulan November acara ini menyambut para pemangku kepentingan perkotaan tingkat tertinggi: pemerintah, organisasi internasional, perusahaan, wirausahawan, pemula, peneliti dan inisiatif warga.

Kota Barcelona siap menyambut lebih dari 21.300 pengunjung profesional dan lebih dari 844 peserta pameran, bersama dengan perwakilan tingkat tinggi dari lebih dari 700 kota dari 146 negara, yang banyak di antaranya akan memamerkan proyek mereka di salah satu 60 paviliun dari kota dan negara. Diharapkan sebagai kongres yang paling menggairahkan dan produktif hingga saat ini, yang menghadirkan lebih dari 400 pakar dan pemikir terkemuka internasional selama acara 3 hari.

Pada Kongres ini, we dare to keep on dreaming of a smart urban revolution/berani terus memimpikan kota pintar yang revolusi di mana solusi iklim inovatif berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kota-kota tangguh yang berkembang dalam tantangan dunia, kota-kota di mana transportasi hidup berdampingan dengan opsi mobilitas baru, yang menangani masalah keamanan dan privasi dan kota inklusif di mana kolaborasi menjadi fokus utama membangun masa depan yang lebih baik.

Tetap berkomitmen untuk membangun komunitas urban di mana kota-kota bertemu kota-kota lain, menyatukan pengetahuan mereka dan menemukan solusi terdepan dan tempat perusahaan berbisnis. Tempat untuk berbagi penelitian dan best practices/praktik terbaik, untuk menjalin kemitraan strategis dan mempromosikan pemikiran out-of-the-box dan pada akhirnya, platform jaringan luar biasa untuk menghubungkan orang-orang yang bekerja di dalam dan dengan kota-kota di seluruh dunia yang menghadapi tantangan serupa dan menghasilkan peluang untuk aksi.

APEKSI menjalin kerjasama dengan Fira Barcelona selaku penyelenggara dan Atase Perdagangan Kedutaan Besar Spanyol untuk Indonesia berharap anggota APEKSI dapat mengikuti kegiatan yang penting ini dan dapat memberikan informasi kehadirannya segera untuk mendapatkan harga tiket khusus dalam kongres dan expo.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Devy Munir (Manajer Komunikasi dan Informasi) di nomor HP +62 81223234980 atau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Undangan atau dokumen pendukung lainnya dapat diunduh/download di Library atau apeksi.xyz/scewc2019.


 



 

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil apeksi 2018

Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile in English | Presentasi Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile Presentation in English

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 

  
 
apeksipeta

Mitra | Partners

yipdbnnbpomposindonesiacimgizicleiicmamercycorps indonesiauclg-ascpaunescounisdrworldbanku pertaminatauiktiiantheusinmarkcommcitiasia

 

© 2000-2019 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities