Berita & Artikel | News & Articles
Thursday November 14, 2019

menuju kota inklusif

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membuat terobosan baru dengan melibatkan para penyandang disabilitas sebagai salah satu stakeholer (pemangku kepentingan) bagi pembangunan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Hariyono, Jumat mengatakan, hal ini dengan dilibatkannya penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 bagi Penyandang Disabilitas.

"Musrenbang ini bersandar pada pasal 6 Permendagri nomor 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif (termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat difabel), politis, 'top up' dan 'top down'," katanya.

Ia mengemukakan, saat ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mojokerto tahun 2016, tercatat sebanyak 3.935.

"Terbagi menjadi penyandang disabilitas tubuh sejumlah 1.580 orang, disabilitas netra sebanyak 529 orang, disabilitas R/W sebanyak 563, disabilitas mental sejumlah 1.155 orang dan disabilitas ganda sebanyak 108 orang," katanya.

Ia mengatakan, dari 3.935 orang penyandang disabilitas tahun 2016, mereka berhak ikut serta merasakan hasil pembangunan yang sudah atau akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Penyandang disabilitas memiliki 22 hak, ini sudah diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016," katanya.

Menurutnya, 22 hak tersebut antara lain hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pembinaan keagamaan, fasilitas olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, kemudahan aksesbilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, hak mendapatkan konsesi, pendataan.

"Perlu dilakukan sinergitas program kegiatan untuk mendukung pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Program prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2018, agar dapat memberikan aksesbilitas, pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas," katanya.

Sebagai informasi, Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas didahului beberapa tahapan yakni Musrenbang tingkat desa/kelurahan pada Januari 2017, Musrenbang kecamatan pada 8 Februari-16 Februari 2017, Pra Musrenbang pada 6 Maret-9 Maret 2017, dan Musrenbang RKPD beberapa hari lalu tepatnya tanggal 21 Maret 2017 di Trawas.

Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas kemarin dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto terkait, P2TP2A dan PKK Kabupaten Mojokerto, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Mojokerto, serta beberapa kelompok/organisasi disabilitas seperti Difabel Motor Indonesia (DMI) sejumlah 15 orang, Sejedewe sebanyak 5 orang, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) sejumlah 7 orang, PPDI sejumlah 20 orang dan Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) sebanyak 5 orang.(*)

Sumber: antaranews.com (Antara Jatim)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membuat terobosan baru dengan melibatkan para penyandang disabilitas sebagai salah satu stakeholer (pemangku kepentingan) bagi pembangunan daerah.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Hariyono, Jumat mengatakan, hal ini dengan dilibatkannya penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 bagi Penyandang Disabilitas.
 
"Musrenbang ini bersandar pada pasal 6 Permendagri nomor 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif (termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat difabel), politis, 'top up' dan 'top down'," katanya.
 
Ia mengemukakan, saat ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mojokerto tahun 2016, tercatat sebanyak 3.935.
 
"Terbagi menjadi penyandang disabilitas tubuh sejumlah 1.580 orang, disabilitas netra sebanyak 529 orang, disabilitas R/W sebanyak 563, disabilitas mental sejumlah 1.155 orang dan disabilitas ganda sebanyak 108 orang," katanya.
 
Ia mengatakan, dari 3.935 orang penyandang disabilitas tahun 2016, mereka berhak ikut serta merasakan hasil pembangunan yang sudah atau akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
 
"Penyandang disabilitas memiliki 22 hak, ini sudah diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016," katanya.
 
Menurutnya, 22 hak tersebut antara lain hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pembinaan keagamaan, fasilitas olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, kemudahan aksesbilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, hak mendapatkan konsesi, pendataan.
 
"Perlu dilakukan sinergitas program kegiatan untuk mendukung pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Program prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2018, agar dapat memberikan aksesbilitas, pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas," katanya.
 
Sebagai informasi, Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas didahului beberapa tahapan yakni Musrenbang tingkat desa/kelurahan pada Januari 2017, Musrenbang kecamatan pada 8 Februari-16 Februari 2017, Pra Musrenbang pada 6 Maret-9 Maret 2017, dan Musrenbang RKPD beberapa hari lalu tepatnya tanggal 21 Maret 2017 di Trawas.
 
Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas kemarin dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto terkait, P2TP2A dan PKK Kabupaten Mojokerto, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Mojokerto, serta beberapa kelompok/organisasi disabilitas seperti Difabel Motor Indonesia (DMI) sejumlah 15 orang, Sejedewe sebanyak 5 orang, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) sejumlah 7 orang, PPDI sejumlah 20 orang dan Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) sebanyak 5 orang.(*)

Kota Barcelona dan Fira Barcelona mengundang APEKSI untuk menghadiri Smart City Expo World Congress ke-9 yang akan berlangsung tanggal 19-21 November 2019 di Kota Barcelona, Spanyol.

Kota adalah pendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Tantangan dunia global sangat besar. Dalam menghadapinya, dibutuhkan pendekatan holistik dan trans-disipliner yang memungkinkan untuk memahami peran kepemimpinan kota dan banyaknya sistem yang saling berinteraksi, baik teknis, finansial atau sosial.

Smart City Expo World Congress dimulai pada tahun 2011 dengan visi mengkatalisasi inisiatif cerdas menjadi kota yang berkelanjutan dan berkembang. Delapan tahun kemudian, kegiatan ini disambut sebagai acara terkemuka di dunia untuk kota-kota. Pada setiap bulan November acara ini menyambut para pemangku kepentingan perkotaan tingkat tertinggi: pemerintah, organisasi internasional, perusahaan, wirausahawan, pemula, peneliti dan inisiatif warga.

Kota Barcelona siap menyambut lebih dari 21.300 pengunjung profesional dan lebih dari 844 peserta pameran, bersama dengan perwakilan tingkat tinggi dari lebih dari 700 kota dari 146 negara, yang banyak di antaranya akan memamerkan proyek mereka di salah satu 60 paviliun dari kota dan negara. Diharapkan sebagai kongres yang paling menggairahkan dan produktif hingga saat ini, yang menghadirkan lebih dari 400 pakar dan pemikir terkemuka internasional selama acara 3 hari.

Pada Kongres ini, we dare to keep on dreaming of a smart urban revolution/berani terus memimpikan kota pintar yang revolusi di mana solusi iklim inovatif berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kota-kota tangguh yang berkembang dalam tantangan dunia, kota-kota di mana transportasi hidup berdampingan dengan opsi mobilitas baru, yang menangani masalah keamanan dan privasi dan kota inklusif di mana kolaborasi menjadi fokus utama membangun masa depan yang lebih baik.

Tetap berkomitmen untuk membangun komunitas urban di mana kota-kota bertemu kota-kota lain, menyatukan pengetahuan mereka dan menemukan solusi terdepan dan tempat perusahaan berbisnis. Tempat untuk berbagi penelitian dan best practices/praktik terbaik, untuk menjalin kemitraan strategis dan mempromosikan pemikiran out-of-the-box dan pada akhirnya, platform jaringan luar biasa untuk menghubungkan orang-orang yang bekerja di dalam dan dengan kota-kota di seluruh dunia yang menghadapi tantangan serupa dan menghasilkan peluang untuk aksi.

APEKSI menjalin kerjasama dengan Fira Barcelona selaku penyelenggara dan Atase Perdagangan Kedutaan Besar Spanyol untuk Indonesia berharap anggota APEKSI dapat mengikuti kegiatan yang penting ini dan dapat memberikan informasi kehadirannya segera untuk mendapatkan harga tiket khusus dalam kongres dan expo.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Devy Munir (Manajer Komunikasi dan Informasi) di nomor HP +62 81223234980 atau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Undangan atau dokumen pendukung lainnya dapat diunduh/download di Library atau apeksi.xyz/scewc2019.


 



 

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil apeksi 2018

Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile in English | Presentasi Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile Presentation in English

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 

  
 
apeksipeta

Mitra | Partners

yipdbnnbpomposindonesiacimgizicleiicmamercycorps indonesiauclg-ascpaunescounisdrworldbanku pertaminatauiktiiantheusinmarkcommcitiasia

 

© 2000-2019 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities