Berita & Artikel | News & Articles
Monday May 27, 2019

menuju kota inklusif

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membuat terobosan baru dengan melibatkan para penyandang disabilitas sebagai salah satu stakeholer (pemangku kepentingan) bagi pembangunan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Hariyono, Jumat mengatakan, hal ini dengan dilibatkannya penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 bagi Penyandang Disabilitas.

"Musrenbang ini bersandar pada pasal 6 Permendagri nomor 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif (termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat difabel), politis, 'top up' dan 'top down'," katanya.

Ia mengemukakan, saat ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mojokerto tahun 2016, tercatat sebanyak 3.935.

"Terbagi menjadi penyandang disabilitas tubuh sejumlah 1.580 orang, disabilitas netra sebanyak 529 orang, disabilitas R/W sebanyak 563, disabilitas mental sejumlah 1.155 orang dan disabilitas ganda sebanyak 108 orang," katanya.

Ia mengatakan, dari 3.935 orang penyandang disabilitas tahun 2016, mereka berhak ikut serta merasakan hasil pembangunan yang sudah atau akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Penyandang disabilitas memiliki 22 hak, ini sudah diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016," katanya.

Menurutnya, 22 hak tersebut antara lain hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pembinaan keagamaan, fasilitas olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, kemudahan aksesbilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, hak mendapatkan konsesi, pendataan.

"Perlu dilakukan sinergitas program kegiatan untuk mendukung pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Program prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2018, agar dapat memberikan aksesbilitas, pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas," katanya.

Sebagai informasi, Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas didahului beberapa tahapan yakni Musrenbang tingkat desa/kelurahan pada Januari 2017, Musrenbang kecamatan pada 8 Februari-16 Februari 2017, Pra Musrenbang pada 6 Maret-9 Maret 2017, dan Musrenbang RKPD beberapa hari lalu tepatnya tanggal 21 Maret 2017 di Trawas.

Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas kemarin dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto terkait, P2TP2A dan PKK Kabupaten Mojokerto, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Mojokerto, serta beberapa kelompok/organisasi disabilitas seperti Difabel Motor Indonesia (DMI) sejumlah 15 orang, Sejedewe sebanyak 5 orang, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) sejumlah 7 orang, PPDI sejumlah 20 orang dan Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) sebanyak 5 orang.(*)

Sumber: antaranews.com (Antara Jatim)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membuat terobosan baru dengan melibatkan para penyandang disabilitas sebagai salah satu stakeholer (pemangku kepentingan) bagi pembangunan daerah.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Hariyono, Jumat mengatakan, hal ini dengan dilibatkannya penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 bagi Penyandang Disabilitas.
 
"Musrenbang ini bersandar pada pasal 6 Permendagri nomor 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif (termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat difabel), politis, 'top up' dan 'top down'," katanya.
 
Ia mengemukakan, saat ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mojokerto tahun 2016, tercatat sebanyak 3.935.
 
"Terbagi menjadi penyandang disabilitas tubuh sejumlah 1.580 orang, disabilitas netra sebanyak 529 orang, disabilitas R/W sebanyak 563, disabilitas mental sejumlah 1.155 orang dan disabilitas ganda sebanyak 108 orang," katanya.
 
Ia mengatakan, dari 3.935 orang penyandang disabilitas tahun 2016, mereka berhak ikut serta merasakan hasil pembangunan yang sudah atau akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
 
"Penyandang disabilitas memiliki 22 hak, ini sudah diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016," katanya.
 
Menurutnya, 22 hak tersebut antara lain hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pembinaan keagamaan, fasilitas olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, kemudahan aksesbilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, hak mendapatkan konsesi, pendataan.
 
"Perlu dilakukan sinergitas program kegiatan untuk mendukung pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Program prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2018, agar dapat memberikan aksesbilitas, pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas," katanya.
 
Sebagai informasi, Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas didahului beberapa tahapan yakni Musrenbang tingkat desa/kelurahan pada Januari 2017, Musrenbang kecamatan pada 8 Februari-16 Februari 2017, Pra Musrenbang pada 6 Maret-9 Maret 2017, dan Musrenbang RKPD beberapa hari lalu tepatnya tanggal 21 Maret 2017 di Trawas.
 
Musrenbang bagi Penyandang Disabilitas kemarin dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto terkait, P2TP2A dan PKK Kabupaten Mojokerto, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Mojokerto, serta beberapa kelompok/organisasi disabilitas seperti Difabel Motor Indonesia (DMI) sejumlah 15 orang, Sejedewe sebanyak 5 orang, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) sejumlah 7 orang, PPDI sejumlah 20 orang dan Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) sebanyak 5 orang.(*)

19 TAHUN APEKSI

RAKERNAS & ICE 2019

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV dan Indonesia City Expo (ICE) ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2019 akan diselenggarakan di Kota Semarang

  • Lauching ICE tanggal 29 Maret 2019
  • Rakernas tanggal 2-5 Juli 2019 
  • ICE tanggal 3-7 Juli 2019

semarang rakernas 2019

inmarkcomm

PT Integrated Marketing Communication selaku Event Organizer/Penyelenggara untuk Kegiatan Indonesia City Expo 2019 di Kota Semarang.

  • Contact Person:
  • Heru 081287515155
  • Basri 085211238853
  • Gatut 08129280761
  • Hardini 08158811999

COUNTDOWN TO RAKERNAS & ICE 2019

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil apeksi 2018

Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile in English | Presentasi Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile Presentation in English

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
apeksipeta

Mitra | Partners

yipdseparatorbnnseparatorbpomseparatorposindonesiaseparatorcimseparatorgizseparatoricleiseparatoricmaseparatormercycorps indonesiaseparatoruclg-ascpaseparatorunescoseparatorunisdrseparatorworldbankseparatoru pertaminaseparatortauseparatoriktiiseparatorantheusseparatorinmarkcommseparatorcitiasiaseparator

 

© 2000-2019 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities