Berita & Artikel | News & Articles
Saturday September 21, 2019

menuju kota inklusif

Psikolog Aritya Widiyanti mengatakan, sekolah bukan hanya tempat untuk anak belajar, tapi guru pun juga ikut belajar dari keberagaman anak dididiknya. Misalnya guru memperoleh hal yang baru tentang cara mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan dari keunikan serta potensi setiap anak.

‘’Lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada anak dan guru, artinya anak dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar. Menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar. Guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik,’’ ujar Psikolog Aritya Widiyanti saat tampil di sosialisasi membangun masyarakat inklusif, adil dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas guna memperkuat Kota Denpasar sebagai Kota Layak Anak yang digelar Pusat Layanan Autis Kota Denpasar, belum lama ini.

Nara sumber lain, Ni Wayan Ratih Tritamanti, guru SLB A Negeri Denpasar, mengatakan, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Psikolog Agus Binti Khoiriyah menambahkan, prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Jadi disini setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lain sehingga kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Bagaimana sekolah inklusi memberikan pelayanan anak berkebutuhan khusus? Pelayananan pendidikan yang diberikan secara bersamaan, sehingga akan terjadi interaksi antara keduanya, saling memahami, mengerti adanya perbedaan, dan meningkatkan empati bagi anak-anak reguler.

Sumber: baliportalnews.com

Untuk proses belajar mata ajaran tertentu bagi sebagian ABK dengan kategori autis, tuna netra, tuna rungu, atau tuna grahita, ABK tersebut dimasukkan di dalam ruang khusus untuk ditangani guru khusus dengan kegiatan terapi sesuai kebutuhan.

Ketua Panitia I Nyoman Handika, S.Si., mengungkapkan, sosialisasi ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Kegiatan sosialisasi bertujuan membangun masyarakat inklusif, adil dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas guna memperkuat Kota Denpasar sebagai Kota Layak Anak.

‘’Kita mencoba memberikan pemahaman tentang pendidikan iklusif kepada orangtua, pendidik dan masyarakat. Kedua, menyamakan persepsi orangtua dan lembaga atau satuan pendidikan tentang layanan inklusif di santuan pendidikan atau lembaga lainnya,’’ ujarnya. (pra/bpn)

Dalam rangka memeringati Hari Kota Dunia yang jatuh pada 31 Oktober 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghimbau semua pihak untuk bergotong royong membangun kota menjadi inklusif.

Hal itu sesuai dengan tema Hari Kota Dunia 2016 yang baru pertama kali diperingati pada tahun ini, yakni "Gotong Royong Membangun Semua."

"Saya harap momentum pertama kalinya ini bisa membuat semua pihak mulai dari akademisi, praktisi, organisasi non pemerintah, dan pemerintah bisa membangun dan mengembangkan kota yang inklusif," tutur Basuki saat membuka peringatan Hari Kota Dunia 2016 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Lebih lanjut lagi Basuki mengatakan agar semua pihak tersebut bisa membuat panduan terpadu untuk membangun kota yang selain inklusif juga memiliki karakteristik tersendiri.

Menurut Basuki saat ini hanya Denpasar di Bali yang merupakan kota dengan karakteristik khusus.

Karakter khusus itu terlihat dari pembangunan yang selaras dengan budaya lokal yang bersanding harmonis dengan gaya hidup modern.

Sementara kota-kota lain belum memilikinya dan justru pembangunannya semaunya sendiri.

"Walaupun ada desentralisasi dan otonomi, pembangunan kota jangan semaunya sendiri dan saya minta semuanya bisa bergotong royong membuat panduang untuk mengarahkan pembangunan kota yang lebih berkarakter," imbuh dia.

Pada akhirnya, sambung Basuki, kota bisa menjadi tempat yang ramah ditinggali oleh orang-orang dengan kemampuan terbatas dan terutama aman serta nyaman menjadi tempat bermain anak-anak.

Sumber: kompas.com

Natural Aceh bekerjasama dengan lintas sektoral, melakukan fokus discussion group (FGC) tentang aksesbilitas fasilitas dan bangunan publik Kota Banda Aceh di salah satu cafe di Banda Aceh, Kamis (17/11/2016). FGD ini merupakan tindaklanjuti pertemuan Ke-6 High Level Meeting Mayor for Inclusive City Network di Kota Padang pada september 2016 lalu.

FGD itu ikuti Ramos Kam, ST,MP, Sekretaris Dinas PU Kota Banda Aceh, M. Yasir, ST,MT (Kabid Tata Ruang PU), Fadhil, S.Sos, MM (Kadis Sosial dan Tenaga Kerja), Muchlis SH, (Kabag Hukum Pemko), Syariffudin (Ketua FKM BKA),Aflinda (Project Manajer FKM BKA), Zainal Abidin S (Ketua Lembaga Riset Natural Aceh) dan beberapa perwakilan penyandang disabilitas di Banda Aceh

FGD ini membahas regulasi tentang aksesibilitas dan fasilitas publik di Banda Aceh, menuju Bagian Kota Inklusi Nusantara. Seluruh peserta sepakat bahwa Qanun No 10 tahun 2014, tentang bangunan gedung perlu dijabarkan dalam sebuah peraturan walikota yang bersifat teknis. Seluruh peserta juga sepakat bahwa pertemuan ini harus ditindaklanjuti dengan perkembangan penyusunan draft perwal untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Dinas PU Kota Banda Aceh menyadari, selama ini rekomendasi bangunan yang mereka berikan tidak bisa dipakai untuk mengikat para pemilik gedung atau kontraktor pelaksana, guna mentaati peraturan yang telah ada.

Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh mengaku terus berupaya untuk mengawal kebijakan makro tadi. Salah satunya berkonsentrasi pada penyandang disabilitas di Banda Aceh. Sementara, Bagian Hukum Setdako Banda Aceh berharap, perwal yang akan disusun nantinya bisa melengkapi dasar hukum penyediaan aksesibilitas dan fasilitas yang lebih akomodatif untuk warga kota serta mempertegas posisi Banda Aceh sebagai kota yang inklusif.

Sejumlah penyandang disabilitas yang hadir dalam diskusi ini mengeluhkan Mesjid Raya Baiturrahman, yang sampai saat ini tidak juga bisa menyediakan ramp untuk para jamaah berkursi roda, lansia, ibu hamil atau anak-anak. Tangga bertingkat yang tinggi dan licin sangat membahayakan untuk diakses.

Tak hanya itu, Pembangunan Halte Trans Kutaraja yang dilakukan secara massif, juga masih mengabaikan ketersediaan ramp pendukung untuk penumpang berkebutuhan khusus. Jadi, walaupun bus trans kutaraja sudah akses jika halte nya tidak bisa dipakai, bagaimana menggunakannya. Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan penyusunan draft perwal yang akan diseminasikan di UIN Ar Raniry dalam beberapa minggu kemudian.

Ketua Natural Aceh, Zainal berharap banyak instansi serta lembaga yang bisa terlibat dalam penyusunan draft perwal ini. Misal, organisasi perempuan dan anak, para kontraktor dan konsultan serta pihak yang peduli dengan aksesibilitas dan pembangunan kota yang partisipatif.

Pertemuan dan diskusi ini adalah tindaklanjut dari penelitian, seminar dan workshop yang telah dilakukan sebelumnya. Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh sudah sepatutnya menjadi model untuk kabupaten dan kota lain di Aceh dalam pelayanan aksesibilitas yang inklusif.***

Sumber: modusaceh.co

PADANG - 28-29 September 2016. Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota Indonesia untuk Kota Inklusif telah dilaksanakan pada tahun 2013‐2014 di lima kota di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, dan Ambon. Pertemuan ini merupakan bagian dari kontribusi pemerintah kota di Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Perserikatan Bangsa‐Bangsa mengenai Hak‐Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilitas/UNCRPD) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 2011. UNESCO dan ILO, melalui keterlibatannya di dalam Kemitraan PBB untuk Mempromosikan Hak‐Hak Penyandang Disabilitas (the United Nations Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities/UNPRPD), telah mendukung pelaksanaan pertemuan‐pertemuan tersebut.

disabilitas 01

Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif diadakan kembali di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 28–29 September 2016. Pertemuan ini bertujuan untuk menguatkan kembali dan memperluas kemitraan antar pemerintah kota di Indonesia dalam melaksanakan UU Disabilitas dan juga Konvensi UNCRPD di tingkat kota serta mendiskusikan dampak dari 2 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2016 kepada pemerintah kota.

Kewajiban utama pemerintah kota berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, perlindungan dari tindakan diskriminatif dan perlakuan salah lainya, kebudayaan dan pariwisata, keolahragaan, habiltasi dan rehabilitasi, akesibilitas dan infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan bencana, pendataan, pemberian konsesi, informasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, kewarganegaraan dan perlindungan khusus (perempuan dan anak). Prevelansi disabilitas di Indonesia bersasarkan Survei Sakernas angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh LPEM UI sebanyak 12,15%. Penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia berdasarkan statistik tenaga kerja untuk penyandang disabilitas sedang adalah 56.72% dan penyandang disabilitas berat adalah 20.27%, dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan perikanan adalah 46.01%.

Salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan ramah disabilitas adalah Kota Banda Aceh. Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Kota Banda Aceh saat ini dengan jumlah penyadang disabilitas Tahun 2016 sebanyak 570 orang. Kota Banda Aceh berkomitmen melalui Qanun No.10 Tahun 2004 Tentang Bangunan dan Gedung dimana pemerintah kota telah mempertegas setiap bangunan harus mempunyai aksesibiltas bagi penyandang cacat. Keputusan Walikota Banda Aceh No.265 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Model Inklusi di Kota Banda Aceh. Hal tersebut memperkuat komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Strategi yang dilakukan adalah persamaan dan non diskriminasi dalam berpendapat artinya melibatkan kelompok disabilitas dalam perencanaan kota dan kesempatan menggunakan haknya dalam PEMILU. Komitmen ini tidak berhenti disini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada penyandang cacat, bantuan biaya hidup kepada 120 tuna netra yaitu 2.5 juta per tahun, bantuan sarana dan prasarana disabilitas dan lainnya yang semuanya bersumber dari APBK.

disabilitas 02

Peran pemerintah kota dalam pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas (P4D) bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren yang wajib yaitu urusan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kedaerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan hasil diskusi kelompok pada lokakarya pembangunan kapasitas mengemai ketenagakerjaan inklusif adalah: akomodasi yang layak kepada pekerja disabilitas guna memberi kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya. Dilihat kemampuan berdasarkan kondisi dan aspek yang perlu diperhatikan misalnya sisi medis, social dan geografis penyandang disabilitas. Tersedianya berbagai pelatihan-pelatihan, adanya media koordinasi dan komunikasi yang menjembatani antara penyandang disabilitas dengan perusahaan, terdapat kuota 2% untuk kesempatan kerja di perusahaan, adanya profil disabilitas diperusahaan, tidak ada batasan jenjang pendidikan artinya setiap penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam kesempatan jenjang pendidikan.

Kelayakan akomodasi bagi seorang pekerja dengan disabilitas yaitu dengan adanya standarisasi dan mekanisme asesmen salah satunya adalah dengan memberikan kartu penjcari kerja untuk penyandang disabilitas. Kartu ini dapat digunakan untuk mendata jumlah penyandang disabilitas pencarikerja, sekaligus menjadi sumber data yang dapat dijadikan referensi bagi perusahaan/institusi lain untuk merekrut penyandang disabilitas. Kartu ini juga bisa membantu mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas dari sipencari kerja, sehingga bisa dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan. Bagi penyandang disabilitas yang masih belum mendapatkan pekerjaan, edukasi dan promosi perlu difasilitasi agar mereka mendapatkan kerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan membuat kesepakatan dengan perusahaan dan pihak-pihak lain, pihak yang terlibat dalam proses tersebut adalah Dinsoskertrans (pelatihan, bantuan, mediasi), DPO (memberikan data base PD yang mencari kerja, menjembatani antara pihak pencari kerja dan penyedia kerja, rekomendasi PD), instansi/lembaga(menyediakan lowongan kerja, menerima pekerja disabilitas dan menyediakan akomodasi).Cara mempromosikan dan mensosialisasikan mekanisme tersebut dengan pertemuan dengan perusahaan, diskusi publik, jumpa pers,kampanye dan talk show. Intervensi melalui kebijakan yang sudah ada (misalnya UU No. 8/2016) diturunkan menjadi PP, Perda, perwako, mendirikan lembaga audit yang menjamin dan mengawasi penyandang disabilitasdalamduniakerja (ombudsman, lembagaham) yang terlibat dalam proses tersebut.

disabilitas 03

Peran-peran para pihak dalam menjalankan kebijakan yang ramah disabilitas adalah sebagai berikut:

  • Pemerintah berperan menjamin, mengawasi, dan membina agar tercipta kesetaraan.
  • DPR/DPRD mengesahkan, mengawasi dan mengevalusi, perusahaan swasta, dunia usaha
  • BUMN mengawasi, membimbing, memotivasi dan merekrut
  • Lembaga hukum, yuridis ombudsman mengevaluasi, memberikan sanksi, dan memastikan bahwa proses terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku
  • LSM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama memotivasi, mengawasi, membina, dan mengadvokasi Organisasi Penyandang Disabilitas,  mengawasi,  mempromosikan, dan membangun jejaring
  • Akademisi mengawasi, membina, memberikan masukan dan memotivasi. Praktisi membina dan member masukan.
  • Cara mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan/kebijakan tersebut adalah Pemerintah membuat surat edaran dari pusat sampai desa Media massa, cetak, dan media social Event (pameran, job fair, lomba, dst).

Paparan:

Day 1 - Kemensos - Peran Pemkot Dalam UU No. 8
Day 1 - Risnawati Utami - Praktir Terbaik CRPD dan SDG di Tingkat Kota
Day 3 - Gati Gayatri - Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kesenjangan Digital Penyandang Disabilitas
Day 3 - Dimas Muharam - Teknologi Bikin Tunanetra dapat Kerja dan Berkarya
Day 2 - Presentasi PT Dewhirst Memperkerjakan Pekerja Disabilitas
Day 1 - Walikota Padang - Padang Kota Inklusi
Day 3 - Antoni Tsaputra - Infrastruktur Kota
Day 2 - Sapto Purnomo Kemennaker - Ketenagakerjaan Inklusi
Day 3 - Icun Sulhadi - Disaster Risk Reduction di Tempat Kerja
Day 2 - Carlo Eko - Ketenagakerjaan Inklusif di Sektor Swasta
Day 1 - UNESCO - Network of Mayors for Inclusive Cities
Day 2 - Dinsos Padang - Ketenagakerjaan Inklusi Kota Padang
Day 1 - Banda Aceh - Perlindungan and Pemenuhan hak PD
Day 3 - David Tjahjana - Transportasi Aksesible Kota Jakarta
Day 3 - Rachmita Harahap - Inklusi Disabilitas Pendengaran

PEMERINTAH Kota Yogyakarta bertekad untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi.

“Saya berharap semua pihak bisa mengawal upaya untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi yang artinya tidak ada diskriminasi, tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua fasilitas bisa dimanfaatkan bersama-sama,” kata Pelaksana Tugas Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo di Yogyakarta.

Lebih lanjut Sulistiyo mengemukakan harus diakui penyandang disabilitas sebenarnya memiliki potensi yang sama, sehingga perlu ruang yang memadai untuk pengembangan potensi mereka. “Agar mereka juga bisa aktif dalam berbagai bidang pembangunan,” katanya lagi.

Sulistiyo mengatakan bahwa keberadaan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat menjadi dasar dalam upaya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi.

"DPRD Kota Yogyakarta juga sedang berupaya mewujudkan Perda tentang Penyandang Disabilitas. Harapannya bisa saling mendukung," katanya.

Saat ini, lanjut Sulistiyo, bidang pendidikan sudah mampu menerapkan konsep inklusi. Namun, tidak demikian dengan sejumlah bidang lain masih belum bisa menerapkan konsep inklusi secara maksimal.

"Misalnya, untuk mewujudkan gedung yang ramah disabilitas atau akses transportasi ramah disabilitas perlu kerja keras. Dalam waktu 10 tahun, sejak Perda DIY berlaku, seluruh gedung dan fasilitas publik lain harus ramah disabilitas," katanya.

Sementara itu, Deputy Project Manager Handicap Indonesia Dewi Kurniawati mengatakan bahwa lembaga nirlaba tersebut sudah melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas dan kaum marginal di tiga kelurahan di Kota Yogyakarta, yaitu Cokrodiningratan, Baciro, dan Kadipaten.

"Di tiga kelurahan itu, kami terus mendorong masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam perencanaan pembangunan. Target terdekat adalah hasil musyawarah perencanaan pembangunan pada tahun 2017 sudah berwawasan disabilitas," katanya.

Menyinggung keberadaan fasilitas atau akses publik bagi penyandang disabilitas, Dewi mengatakan bahwa Kota Yogyakarta sudah lebih baik
daripada kota-kota lain di Indonesia dalam memberikan akses publik kepada penyandang disabilitas.(OL-5)

Sumber: mediaindonesia.com

Ambon, 7/10 (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan evaluasi pelaksanaan program kota inklusif, dua tahun setelah deklarasi dan penandatanganan MoU dengan UNESCO pada September 2014.

"Setelah ditetapkan sebagai salah satu kota yang melaksanakan kota inklusif ditindaklanjuti dengan evaluasi seluruh program yang telah dilakukan dan berbagi dengan kota lain yang telah menerapkan," kata Penjabat Wali Kota Ambon, Frans Johanes Papilaya, Kamis.

Ia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung program kota inklusif yakni menerapkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, serta penyiapan sarana dan prasarana penunjang.

Pendidikan inklusif bukan hanya untuk penyandang disabilitas tetapi juga siswa berbakat istimewa, khusus, serta anak yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata.

"Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur. Karena itu kami berupaya menyiapkan 20 persen fasilitas untuk kaum disabilitas dan berbakat khusus," katanya.

Menurut dia, sarana dan prasarana kota inklusif mulai diterapkan di Ambon dengan dukungan dari pemerintah pusat, dan telah dilaksanakan sejak tahun 2014.

Pihaknya juga telah melakukan pelatihan bagi guru pendamping khusus (GPK) di sekolah formal untuk melayani siswa disabilitas.

Guru umum, lanjutnya, tidak mungkin bisa melayani siswa disabilitas. Karena itu akan diadakan pelatihan dan penyiapan buku, dan insentif bagi guru.

"Upaya ini telah berjalan sejak tahun 2013, penerapannya dimulai di SMAN 5 dan SMAN 3 , serta SMPN 19. Semua ini dimulai dengan dana rangsangan dan kami berharap seluruh sekolah memiliki motivasi untuk menjalankan kota inklusif," kata Frans.

Diakuinya, di sekolah formal untuk seluruh tingkatan mulai diterapkan pendidikan inklusif agar penyandang disabilitas dapat menikmati pendidikan yang sama dengan siswa normal.

"Kami memberikan kesempatan kepada anak-anak penyandang cacat yakni keterbatasan fisik dan mental untuk menikmati pendidikan di sekolah umum bersama anak normal lainnya," katanya.

Frans menambahkan, pihaknya saat ini sedang membangun gedung Pusat Autis (Autis Center) di kawasan Passo, dalam rangka penerapan kota inklusif.

"Proses pembangunan infrastruktur penunjang akan kita sesuaikan dengan kondisi anggaran, jadi kita secara bertahap akan melakukan penataan infrastruktur terkait kota inklusif," tandasnya.

Sumber: antaranews.com

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil apeksi 2018

Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile in English | Presentasi Profil dalam Bahasa Indonesia - Profile Presentation in English

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan - Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 

  
 
apeksipeta

Mitra | Partners

yipdbnnbpomposindonesiacimgizicleiicmamercycorps indonesiauclg-ascpaunescounisdrworldbanku pertaminatauiktiiantheusinmarkcommcitiasia

 

© 2000-2019 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities